Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

'Hakim MK Mesti Dipilih Tim Independen, Bukan Lembaga Politik'

Kamis 03 Okt 2013 23:34 WIB

Red: Ajeng Ritzki Pitakasari

 Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan para Hakim Konstitusi lainnya pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). ( Republika/Adhi Wicaksono)

Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar (kiri) dan para Hakim Konstitusi lainnya pada sidang pleno khusus pengucapan sumpah jabatan Ketua MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (20/8). ( Republika/Adhi Wicaksono)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Seleksi anggota Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini oleh lembaga negara atau lembaga politik dinilai bukan langkah tepat. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Bandung Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan, anggota Mahkamah Konstitusi ( MK) sebaiknya dipilih oleh sebuah kelompok independen yang terdiri atas pakar-pakar hukum tata negara.

"Dengan begitu, kredibilitas dan profesionalisme MK bisa tetap terjaga karena tidak dipilih oleh lembaga negara atau lembaga politik," kata Nanat Fatah Natsir dihubungi di Jakarta, Kamis (3/10)

Nanat mengatakan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi AM dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan musibah bagi bangsa.

Kejadian itu telah menjatuhkan kredibilitas dan kehormatan MK yang sebelumnya sudah dibangun oleh ketua-ketua sebelumnya, yaitu Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.

"Sangat sulit untuk mengembalikan kredibilitas MK dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Ke depan, publik bisa saja sudah tidak percaya dengan putusan-putusan yang diambil MK," tuturnya.

Salah satu Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) itu mengatakan, kejadian itu juga menjadi musibah besar bagi bangsa Indonesia, karena semakin sedikit lembaga negara yang bisa dipercaya rakyat.

"Hampir semua lembaga negara sudah kehilangan kepercayaan publik. Mungkin satu-satunya yang masih mendapat kepercayaan publik hanya tinggal KPK," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA