Tuesday, 13 Zulqaidah 1440 / 16 July 2019

Tuesday, 13 Zulqaidah 1440 / 16 July 2019

Penyidik KPK Malam Ini Jemput Setnov di Rumah Dinas

Rabu 15 Nov 2017 22:48 WIB

Red: Andri Saubani

Suasan di rumah dinas Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta, Rabu (15/11) malam.

Suasan di rumah dinas Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Jakarta, Rabu (15/11) malam.

Foto: REPUBLIKA/Fauziah Mursid

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII, Jakarta Selatan pascaketidakhadirannya dalam pemeriksaan sebagai tersangka dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-el). "Saya tanyakan ke dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Seharusnya pada Rabu (15/11), Setya Novanto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. Namun, Setnov melalui pengacaranya menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK sudah berada di rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII untuk membawa Setnov ke gedung KPK. Namun, hingga saat ini belum diketahui apakah Setnov kooperatif untuk dibawa ke KPK. "Mestinya strateginya seperti itu (dilakukan penahanan) jangan periksa tersangka di awal, tapi sudah jelang akhir, biar cepat, tahan, lalu pelimpahan," ungkap Alexander.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

Padahal, alasan imunitas yang diatur dalam pasal 224 UU MD3 terkait dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain dan terkait izin Presiden, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA