Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Jaksa: Kasus Buni Yani dan Ahok Miliki Delik Berbeda

Senin 26 Feb 2018 16:26 WIB

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Andri Saubani

Sejumlah Ormas melakukan aksi unjuk rasa saat berlangsungnya sidang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penistaan agama yang menjerat Ahok di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Senin (26/2).

Sejumlah Ormas melakukan aksi unjuk rasa saat berlangsungnya sidang Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) terkait kasus penistaan agama yang menjerat Ahok di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Senin (26/2).

Foto: Antara/Muhammad Adimadja
Sidang PK Ahok digelar di PN Jakarta Utara pada hari ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang peninjauan kembali (PK) menyatakan, putusan pengadilan terhadap Buni Yani memiliki delik (perbuatan melanggar hukum) yang berbeda dengan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Seperti diketahui, putusan hakim terhadap Buni Yani dijadikan dasar oleh Ahok untuk mengajukan PK.

Jaksa Ardito Muwardi mengatakan, putusan terhadap Buni Yani yaitu dinyatakan bersalah terkait tindak pidana dengan melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di mana Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara karena menyebar video pidato Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu, Jakarta.

Sementara, Ahok divonis bersalah terkait kasus penistaan agama. Di mana, Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara atas pernyataannya mengenai Surat Al-Maidah Ayat 51.

"Apa yang jadi dasar dalam pembuktian itu tidak ada sangkut pautnya," kata Ardito di Gedung Pengedilan Negeri Jakarta Utara, Jakarta, Senin (26/2). "Jadi delik berbeda sama sekali antara Ahok dan Buni Yani," tambahnya.

Sebelumnya, sidang perdana PK sudah digelar di PN Jakarta Utara Senin (26/2) ini. Adapun, Ahok kini masih mendekam di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, untuk menjalani hukuman atas kasus penistaan agama.

Kuasa Hukum Ahok, Josefina Agatha Syukur, enggan membeberkan lebih detail apa alasan pihaknya mengajukan PK. Namun, selain alasan Buni Yani, santer beredar alasan mereka ajukan PK lantaran kekhilafan dari majelis hakim dalam memutus kasus Ahok. Hal tersebut terkait dengan penggunaan Pasal 263 Ayat 2 KUHAP.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA