Monday, 21 Syawwal 1440 / 24 June 2019

Monday, 21 Syawwal 1440 / 24 June 2019

BNPT Ajak Kepala Daerah Aktif Cegah Terorisme

Rabu 14 Nov 2018 20:07 WIB

Red: Ratna Puspita

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius

Foto: Republika TV/Fakhtar Khairon
BNPT berharap kepala daerah mengawasi warganya agar tidak terpapar radikalisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengajak kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2018 untuk berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme di wilayah masing-masing. Suhardi mengatakan kepala daerah memiliki peran signifikan dalam membantu tugas BNPT untuk menanggulangi terorisme.

Suhardi berharap kepala daerah mengawasi warganya agar tidak terpapar radikalisme, dan mengambil langkah cepat ketika ada tanda-tanda warga terpapar radikalisme. Selain itu, kata Suhardi, kepala daerah juga diharapkan untuk turut mengawasi dan memfasilitasi mantan narapidana terorisme yang telah menjalani proses deradikalisasi

"Tolong diberikan akses sehingga mereka kembali jadi warga negara yang baik lagi. Kalau tidak ada peran serta pemerintah daerah ini juga akan berbahaya," kata Suhardi saat menjadi pembicara pada acara pembekalan bagi bupati/wali kota, wakil bupati/wakil wali kota, dan Ketua DPRD Tahun 2018 di Aula BPSDM Kemendagri, Jakarta, Rabu (14/11).

Suhardi mengaku senang dan mengapresiasi para pemimpin daerah yang mengikuti pembekalan dengan antusias. Ia juga menaruh harapan pada para pemimpin daerah untuk terus berupaya melakukan pencegahan terorisme di wilayah masing-masing.

"Kami berikan wawasan ini agar nantinya setelah memimpin wilayah masing-masing mereka bisa berkontribusi dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme secara umum di Indonesia," katanya.

Acara pembekalan pemimpin daerah ini dibuka oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, Senin (12/11) di tempat yang sama. Para peserta juga mendapat pembekalan dari kementerian dan lembaga lain seperti, Menkopolhukam, Menko PMK, BPK, KPK, BNN.

Rangkaian acara pembekalan ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan tepercaya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA