Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Survei KPK: Masih Banyak Mahar Politik

Senin 24 Dec 2018 03:44 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Wakil Ketua KPK mengatakan besaran mahar berkisar antara Rp50 juta hingga Rp500 juta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dari hasil survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Benturan Kepentingan Pendanaan Pilkada 2018, sebanyak 20 responden mengaku telah memberikan mahar kepada partai politik. Pembangunan sistem pencegahan korupsi di sektor swasta dan partai politik menjadi perhatian KPK.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan,  kesepakatan atau mahar tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda.

"Besaran mahar yang dibayarkan berkisar antara Rp 50 juta sampai Rp 500 juta per kursi yang merupakan kesepakatan antara partai dan pasangan calon kepala daerah," ujarnya.

Mahalnya mahar ini tidak sebanding dengan kemampuan finansial yang dimiliki calon kepala daerah. "Para calon kepala daerah mencari bantuan biaya dari donatur. Profil penyumbang didominasi pengusaha," katanya.

Oleh karenanya, sambung Alex, pembangunan sistem pencegahan korupsi di sektor swasta dan partai politik menjadi perhatian KPK pada 2018 ini. Untuk sektor partai politik, KPK bersama LIPI, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan partai politik telah menyusun Sistem Integritas Partai Politik (SIPP).

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA