Thursday, 20 Sya'ban 1440 / 25 April 2019

Thursday, 20 Sya'ban 1440 / 25 April 2019

Baasyir tidak Mau Ikut Program Deradikalisasi

Kamis 24 Jan 2019 13:57 WIB

Red: Indira Rezkisari

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius.

Foto: Republika/Mahmud Muhyidin
Abu Bakar Baasyir memiliki pandangan tersendiri hingga menolak deradikalisasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan Abu Bakar Ba'asyir merupakan napi terorisme (napiter) yang sama sekali tidak mau ikut program deradikalisasi. Ba'asyir memiliki pandangan sendiri.

"Dia tidak mau ikut deradikalisasi karena bertentangan. Namun napiter yang lain masih ikut untuk mendapatkan pencerahan," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/1).

Dia mengatakan memang ada napiter yang berpandangan garis keras seperti Ba'asyir sehingga tidak mau ikut program deradikalisasi. BNPT namun tetap mengupayakannya agar minimal mereduksi pola pikir ideologi napiter.

Untuk wacana pembebasan bersyarat, menurut Suhardi pihaknya dilibatkan dalam tim assessment yang terdiri dari BNPT, lapas, Kejaksaan, dan Densus 88 Anti-teror. "Kami pantau orang ini bagaimana pola pikirnya, dan kadang-kadang kita turunkan tim psikolog BNPT. Karena psikolog itu bisa tahu orang ini berbohong atau cuma ini saja," ujarnya.

Dia mengatakan BNPT menggunakan ulama untuk mengajak diskusi para napiter untuk menyadarkan posisi ajaran yang mereka anut dalam Islam sesungguhnya seperti apa. Suhardi mengatakan biasanya BNPT mengirim ulama yang lebih tinggi ilmunya, bukan yang di bawah karena sangat mungkin justru sang ulama yang diberi pelajaran oleh napiter.

"Dari sisi kemanusiaan, BNPT memberi pelayanan terbaik misalnya ada pendampingan karena yang bersangkutan sudah tua, dan itu ada pendampingnya dan asistennya," katanya.

Suhardi enggan menjelaskan potensi bangkitnya sel tidur teroris apabila Ba'asyir jadi dibebaskan. Ia menyerahkan sepenuhnya kebijakan tersebut pada pemerintah.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA