Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Pelaku Prostitusi Online Bisa Dijerat UU ITE

Selasa 29 Jan 2019 21:20 WIB

Red: Esthi Maharani

Seorang tersangka mucikari dari prostitusi daring artis ketika ungkap kasus di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Kamis (10/01/2019).

Seorang tersangka mucikari dari prostitusi daring artis ketika ungkap kasus di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, Kamis (10/01/2019).

Foto: Antara/M Risyal Hidayat
Bisa dijerat UU ITE karena menyangkut aspek penyebaran konten-konten pornografi.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA - Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Trisno Rahardjo mengatakan pelaku kasus prostitusi dalam jaringan (daring) paling memungkinkan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. "Paling memungkinkan memakai UU ITE, meski tidak langsung berbicara tentang prostitusi online," kata Trisno di Yogyakarta, Selasa (29/1).

Menurut Trisno, pelaku kasus prostitusi dalam jaringan bisa dijerat dengan UU ITE karena di dalamnya menyangkut aspek penyebaran konten-konten pornografi. Pasal 27 ayat 1 UU ITE, menurut dia, jelas melarang orang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses muatan yang melanggar kesusilaan.

Meski demikian, menurut dia, UU tersebut memang belum bisa langsung menyentuh kasus prostitusinya. Ia mencontohkan dalam kasus prostitusi dalam jaringan yang melibatkan artis VA, penetapan tersangka VA bukan berdasar pada kasus prostitusinya. Artis tersebut dijadikan tersangka karena melakukan kegiatan pendistribusian gambar atau foto yang melanggar kesusilaan.

"Dalam kasus artis itu sebagai pemberi jasa kemudian hanya bisa dijerat dengan UU ITE bukan karena melakukan prostitusi online-nya," kata dia.

Ia mengatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap kasus pidana harus dapat didefinisikan secara rigit. Sedangkan terminologi prostitusi online masih tergolong baru dan tidak bisa didefinisikan seperti kasus prostitusi pada umumnya.

"Hukum pidana kan harus rigit, perbutan yang dilarang apa harus tegas," kata dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA