Selasa, 15 Syawwal 1440 / 18 Juni 2019

Selasa, 15 Syawwal 1440 / 18 Juni 2019

Denny Enggan Respons TKN Soal Statusnya di BPN

Rabu 12 Jun 2019 14:01 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Ratna Puspita

Denny Indrayana

Denny Indrayana

Foto: Republika TV/Bayu Adji P
'Biarin aja kami diserang, enggak apa-apa, bos. Saya enggak ada masalah,' kata Denny.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Denny Indrayana, tak ingin menanggapi serangan balik Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf. TKN mempersoalkan status Denny Indrayana dan Bambang Widjayanto (BW) dalam tim hukum BPN.

"Biarin aja kami diserang, enggak apa-apa, Bos. Saya enggak ada masalah," kata Denny Indrayana kepada wartawan, Rabu (12/6). 

Baca Juga

Sebelumnya, TKN mempersoalkan keberadaan Denny dalam tim hukum BPN. TKN menilai Deny masih berstatus pegawai negeri sipil karena yang bersangkutan pernah menjadi dosen di Universitas Gajah Mada (UGM). Sementara, BW tercatat sebagai anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Hukum dan Advokasi TKN Ade Irfan Pulungan mengatakan, Undang-Undang Advokat menyatakan advokat tidak boleh menjadi PNS. Selain itu, pihak yang mengaku-aku sebagai advokat bisa dikenakan sanksi pidana. Sementara BW, menurut Ade Irfan, seharusnya cuti dari posisinya sebagai advokat kalau menjadi pejabat negara.

TKN mempertanyakan status keduanya menyusul langkah BPN mempersoalkan status calon wakil presiden Maruf Amin di Dewan Pengawas Syariah di beberapa perbankan. Sebelumnya, Denny Indyarana yakin MK akan mendiskualifikasi paslon capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Status jabatan Ma'ruf pada dua bank yang disebut termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diyakini bisa menguatkan hal tersebut. "Percaya diri pasti. Tetapi, hari ini kan kami registrasi (permohonan PHPU pilpres). Kemarin Pak Bambang Widjojanto bilang tentang informasi yang menurut kami Pak Ma'ruf Amin tidak memenuhi syarat formil sebagai cawapres. Karena itu, paslon capres-cawapres 01 semestinya tidak memenuhi syarat dan (harus) didiskualifikasi," ujar Denny.

Denny menegaskan, persoalan jabatan Ma'ruf ini adalah hal yang prinsipil. Dengan demikian, Tim Hukum BPN menampik anggapan bahwa pengungkapan informasi yang baru dilakukan pada saat-saat terakhir menjelang sidang MK ini terkesan mencari kesalahan.  

Menurut dia, detail soal informasi jabatan Ma'ruf sudah tertuang dalam permohonan perbaikan berkas PHPU pilpres yang disampaikan pada Senin (10/6). Dia meminta publik mencermati hal itu dalam proses persidangan nanti.  

Sebagai informasi, pada akhir tahun lalu, Denny Indrayana juga diketahui menjadi pengacara PT PT Mahkota Sentosa Utama yang membangun megaproyek Meikarta. Saat itu, Denny sudah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dosen di UGM.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA