Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

Sunday, 12 Safar 1443 / 19 September 2021

KPK Panggil Mantan Kades Pagelaran Bogor

Jumat 28 Jun 2019 10:35 WIB

Rep: Dian Fath Risalah/ Red: Esthi Maharani

Gedung KPK

Gedung KPK

Mantan Kades Pagelaran diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Desa Pagelaran, Bogor, Usup.  Usup yang juga seorang kontraktor akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka RY (Rachmat Yasin)," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkatnya, Jumat (28/6).

Selain Usup, penyidik lembaga antirasuah juga akan memeriksa pihak swasta, Muhammad Suhendra. Serupa dengan Usup, Suhendra juga akan ditelisik seputar suap dan gratifikasi kakak dari Bupati Bogor Ade Yasin itu.

Baru saja mendapat cuti menjelang bebas (CMB) dari Lapas Sukamiskin pada awal Mei lalu, KPK kembali menjerat mantan Bupati Bogor, Rahmat Yasin sebagai tersangka. Kali ini, KPK menetapkan terpidana penerima suap dari bos Sentul City, Kwee Cahyadi Kumala alias Suiteng terkait izin alih fungsi lahan hutan yang dikelola PT Bukit Jonggol Asri itu  sebagai tersangka atas dua kasus korupsi sekaligus.

Dalam kasus pertama, KPK menduga Rahmat Yasin telah meminta, menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar sekitar Rp 8,93 miliar.  Febri menuturkan, sejak menjabat sebagai Bupati Bogor 2009-2014, Rahmat Yasin kerap mengumpulkan sejumlah SKPD untuk curhat. Dalam curhatannya, ia mengaku butuh dana diluar APBD untuk operasional sebagai Bupati, ia pun kemudian meminta para SKPD menyetor uang kepadanya.

Setiap SKPD memotong dana untuk memenuhi kebutuhan tersangka. Sumber dana dipotong diduga berasal dari honor kegiatan pegawai.  Selain itu, ada juga dana insentif struktural SKPD, dana insentif jasa pelayanan RSUD, upah pungut, pengutan perizinan di Pemkab Bogor, sampai pungutan bagi rekanan yang menang tender.

Total uang yang diterima Rahmat Yasin selama 2019-2014 sebesar Rp 8,931 miliar.  Uang tersebut, digunakan untuk kebutuhan kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif yang diselenggarakan pada 2013 dan 2014.

Sementara untuk kasus kedua, Rahmat Yasin diduga menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektare di Jonggol, Bogor dari seseorang untuk muluskan perizinan pendirian Pondok Pesantren dan Kota Santri.  Diduga Rahmat Yasin menerima gratifikasi berupa mobil Toyota Vellfire. Mobil senilai sekitar Rp 825 juta itu diterima Rahmat Yasin dari seorang pengusaha rekanan Pemkab Bogor.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya dalam dua kasus tersebut, Rahmat Yasin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f dan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA