Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Menko Puan dan Wapres Bahas Penanganan Dampak Bencana

Rabu 12 Dec 2018 22:50 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Gita Amanda

Menko PMK Puan Maharani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menko PMK Puan Maharani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Foto: Kemenko PMK
Pemerintah juga telah memetakan zona rawan yang tak boleh didirikan sebagai hunian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan penanggulangan bencana gempa bumi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah (Sulteng) telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Rapat kali ini sebagai evaluasi dan menyusun program percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Wakil Presiden seperti dalam siaran pers.

Khusus untuk Palu, menurut Wakil Presiden, 120 unit hunian sementara (huntara) akan selesai pembangunannya pada akhir bulan Desember. Sekolah darurat yang dibangun oleh Kementerian PUPR juga telah banyak berdiri. Sekolah tersebut ada yang dikerjakan oleh pemerintah, swasta dan lembaga sosial lainnya.

Pemerintah juga telah memetakan zona rawan yang tak boleh didirikan sebagai hunian. Sebaliknya daerah untuk hunian juga telah ditetapkan yang nantinya akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Terkait NTB, Wakil Presiden menjelaskan dana kompensasi untuk korban gempa telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Tentang masih adanya tenda darurat yang berdiri, Wakil Presiden memastikan bahwa tenda tersebut bukan berdiri di lokasi pengungsian, melainkan dekat rumah penduduk.

Sementara itu, dalam laporannya, Menko Puan menjelaskan progress koordinasi yang telah dilakukan Kemenko PMK dalam penanggulangan bencana gempa NTB di antaranya adalah percepatan pembangunan rumah pascabencana NTB, percepatan pemulihan fasum dan fasos, percepatan revisi PP 21/2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dan PP 22/2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Termasuk rencana pemberian jaminan hidup. Serta antisipasi peralihan status dari transisi darurat ke pemulihan menjadi tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Selain Menko Puan, hadir dalam rapat Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Mendikbud Muhadjir Effendy, Kepala BNPB Willem Rampangilei, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola serta perwakilan Kementerian/ Lembaga terkait.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA