Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Fraksi PDIP: Rakyat Jakarta Ingin Pemimpin yang Bersih

Rabu 19 Sep 2018 14:55 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan surat pemberitahuan berhenti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Ruang Gubernur, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan surat pemberitahuan berhenti kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan di Ruang Gubernur, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (10/8).

Foto: Republika/Sri Handayani
Fraksi PDIP berharap sosok pengganti Sandiaga adalah tokoh yang bersih dari korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono menuturkan Partai Gerindra dan PKS sebagai pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Pilkada 2017 perlu menghadirkan sosok cawagub yang sesuai dengan harapan rakyat Jakarta. Harapan yang dimaksud adalah sosok cawagub yang bersih dari masalah korupsi.

"Harapan rakyat apa? Pemimpinnya bersih, mampu menjembatani persoalan-persoalan rakyat. Siapa yang mengingkari kehendak rakyat ini akan dilibas zaman. Sekarang era terbuka dan transparansi, maka kehendak rakyat jadi acuan bagi seluruh pemimpin untuk membawa rakyat menjadi lebih baik," katanya kepada Republika.co.id, Rabu (19/9)

Namun, Gembong melanjutkan, masyarakat Jakarta tentu menginginkan cawagub yang selain bersih, transparan dan punya kapasitas, juga mampu melakukan percepatan pembangunan di Jakarta. Cawagub tersebut nantinya harus mampu mengisi kekurangan gubernur sehingga bisa bersinergi dengan maksimal.

"Kuncinya mampu menjalin kerja sama dengan gubernur agar proses pembangunan DKI ke depan menjadi lebih baik lebih maksimal dalam rangka memberikan pelayanan kepada rakyat jakarta sehingga proses pembangunan di Jakarta ada percepatan," ujarnya.

Gembong enggan bicara lebih jauh soal Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik oleh DPD Gerindra DKI Jakarta untuk mengisi kekosongan posisi wagub DKI. Sebab kata dia, secara resmi gubernur belum mengirimkan nama cawagubnya kepada DPRD DKI.

"Saya enggak akan berkomentar ke orangnya ya, karena memang orangnya belum ada," ucapnya.

Keputusan Presiden (keppres) terkait pemberhentian mantan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno telah diterbitkan Presiden RI Joko Widodo. Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan mengatakan, keppres itu telah keluar pada Senin (17/9) kemarin.

"Jadi, Senin kemarin saya menerima keputusan Presiden yang mengatakan bahwa pernyataan berhenti Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sudah diresmikan oleh Presiden,” kata Anies, Selasa (18/9).

Anies menambahkan, dengan keppres tersebut berarti para partai pengusung, yaitu Gerindra dan PKS, secara resmi telah bisa melaksanakan proses pemilihan sosok sebagai pengganti Sandiaga.

Saat ditanya mengenai Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik yang disebut-sebut akan menggantikan posisi Sandiaga sebagai wagub DKI Jakarta, Anies mengaku tidak heran. Sebab banyak nama yang disebut-sebut untuk menjadi pendampingnya dalam memimpin DKI Jakarta hingga 2022 mendatang.

Sementara itu, Gerindra memastikan telah memilih satu nama untuk menggantikan posisi Sandiaga Uno sebagai wagub DKI Jakarta. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan, nama tersebut adalah Mohammad Taufik. "Calon dari Gerindra hanya satu, namanya Pak Mohammad Taufik," kata Andre, Selasa (18/9).

Andre melanjutkan, dipilihnya Mohammad Taufik merupakan pertimbangan partai. Ada banyak alasan yang membuat Taufik dianggap mampu untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Alasan pertama, karena Taufiq merupakan ketua DPD Gerindra DKI. Kedua, kinerja Taufik selama ini teruji dan dapat membesarkan DKI.

Namun, seperti diketahui, Taufik pada 2003 adalah Ketua KPUD DKI Jakarta, tapi kemudian terjerat kasus pidana korupsi logistik pemilu. Dia menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004, dan ia divonis selama 18 bulan pada April 2004 lalu karena merugikan negara sebesar Rp 488 juta.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA