Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Djarot Harapkan Anies Segera Miliki Pendamping

Sabtu 27 Oct 2018 08:32 WIB

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Indira Rezkisari

Djarot Saiful Hidayat

Djarot Saiful Hidayat

Foto: ANTARA FOTO/Fanny Kusumawardhani
Djarot ingat berat bebannya saat menjabat gubernur tanpa wakil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Anies Baswedan harus segera memiliki pendamping dalam memimpin ibu kota. Sebab, diakui Djarot, pekerjaan Anies amat berat karena seluruh keputusan administratif di tangan gubernur.

"Saya berharap Pak Anies segera (punya pendamping) karena tugas-tugasnya berat maka harus secepatnya. Saya memahami luar biasa beban kerja ketika sendiri," kata Djarot di Jakarta, Jumat (27/10).

Djarot bercerita ketika memimpin DKI seorang diri saat enam bulan terakhir pemerintahan. Ia mengatakan, pekerjaan begitu berat apalagi di saat di akhir pemerintahan ketika berbagai target harus dikebut. Bahkan, untuk soal birokrasi baru bisa ia tinggalkan pada pukul 01.30 dini hari.

Ia menjelaskan, saat itu undang-undang memang tidak memperbolehkan mengangkat wakil gubernur pada masa itu. Sebab, dia hanya menyelesaikan sisa jabatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, untuk Anies saat ini, ia harus segera mengangkat Wakil Gubenur. Sebab, masa jabatan Anies masih empat tahun lagi. "Oleh karena itu harus cepat meskipun proses pengangkatannya berbeda," ujar Djarot.

Djarot diangkat menjadi Wakil Gubernur saat Ahok naik ke kursi Gubernur menggantikan Joko Widodo. Pengangkatan Djarot adalah kewenangan penuh Ahok. Karena itu, Ahok bebas memilih tanpa atau dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta karena aturan yang membolehkan.

Nama Djarot kemudian diajukan kepada Presiden dan selanjutnya diberikan pemberitahuan kepada DPRD DKI Jakarta serta Kementerian Dalam Negeri. "Makanya waktu itu saya cepat diangkat (menjadi Wagub)," tutur dia.

Sedangkan, aturan saat ini pengangkatan Wagub DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno harus diajukan partai pengusung baru kemudian dibahas oleh DPRD DKI Jakarta. Partai pengusung yang dimaksud yakni PKS dan Partai Gerindra.

"DKI ini daerah otonomi di tingkat provinsi bukan wali kota atau wilayah administratif sehingga beban kerja Gubernur DKI memang berat," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA