Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Monday, 15 Safar 1441 / 14 October 2019

Koalisi Buruh Jakarta Adakan Dialog Tripartit

Kamis 06 Dec 2018 14:57 WIB

Red: Muhammad Hafil

Dialog tripartit di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Kamis (6/12).

Dialog tripartit di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Kamis (6/12).

Foto: Dok Republika
Kartu pekerja diharapkan mampu meringankan beban ekonomi para pekerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah kelompok Buruh yang tergabung dalam Koalisi Buruh Jakarta mendukung pelaksanaan Kartu Pekerja yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Alasannya, program tersebut dinilai merupakan salah satu upaya menyejahterakan buruh.

"Di Koalisi Buruh Jakarta terdiri dari 13 federasi, semuanya secara umum mereka tidak akan menolak program-program yang akan dikeluarkan Pemprov DKI untuk menyejahterakan buruhnya," ujar Wakil Ketua Koalisi Buruh Jakarta, Jayadi melalui siaran persnya yang diterima Republika.co.id, Kamis (6/12).

Jayadi mengungkapkan itu di sela-dialog tripartit 'Pascapenetapan UMP 2019 dan Manfaat Kartu Pekerja Menuju Jakarta Kondusif' di kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara, Kamis (6/12). Kendati belum terwujud secara optimal, Jayadi percaya hadirnya program penyejahteraan buruh seperti Kartu Pekerja, mampu meringankan beban ekonomi para pekerja.

Karenanya, ia yakin protes-protes seperti unjuk rasa terkait hasil upah minimum provinsi (UMP) DKI 2019, sedikit teredam.  "Tetapi sampai batas itu kondisi Jakarta sebenarnya masih pada posisi kondusif," kata dia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial, Nurzaman, mengatakan kondusifitas yang terjaga paska penetapan UMP, tidak terlepas dari sikap saling pengertian antara pihak buruh dan pengusaha.
"Buruh memahami kondisi perusahaan, perusahaan memahami kondisi buruh," katanya.

Apindo DKI Jakarta, kata Nurzaman berkomitmen memenuhi upah buruh sesuai UMP yang telah ditetapkan. Pihaknya bahkan menyarankan para pengusaha tak melakukan penangguhan pembayaran upah pekerja setara UMP, kendati diperbolehkan pemerintah. Lebih lanjut, pihaknya berharap muncul dampak positif dari penetapan UMP DKI 2019 seperti hadirnya iklim investasi yang lebih baik. 

Sementara, kepolisian mempersilakan para buruh menyampaikan aspirasi dalam menyikapi penetapan UMP dan hadirnya Kartu Pekerja. Hanya, penegak hukum meminta aksi tersebut dilakukan secara santun dan bertanggung jawab.

"Tapi sejauh ini, jelang dan paska penetapan UMP DKI 2019, keadaan relatif kondusif, karena kesadaran dari rekan-rekan serikat pekerja. Saya hanya berharap lahirnya Kartu Pekerja akan menjawab semua permasalahan (ekonomi buruh),"kata Kepala Unit Perburuhan, Direktorat Sosial Budaya Badan Intelijen dan Keamanan Polri, AKBP Suwandi.

 

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA