Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Tuesday, 16 Ramadhan 1440 / 21 May 2019

Dana Miliaran Rupiah Dikucurkan untuk Pilkades 2019

Ahad 03 Feb 2019 02:00 WIB

Red: Muhammad Hafil

Warga Desa Cibarusahkota padati Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Desa Cibarusahkota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Ahad (26/8).

Warga Desa Cibarusahkota padati Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), Desa Cibarusahkota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Ahad (26/8).

Foto: Republika/Afrizal Rosikhul Ilmi
Seluruh biaya pelaksanaan pilkades ditanggung pemda.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Pemerintah Kabupaten Tangerang, Banten, mengucurkan anggaran sebesar Rp 17,5 miliar yang berasal dari APBD. Dana tersebut digunakan untuk pemilihan kepala desa (pilkades) serentak tahun 2019.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Kabupaten Tangerang, Ahmad Hapid mengatakan, untuk sementara anggaran yang tersedia sebesar Rp 5 miliar. "Itu merupakan anggaran tahap awal dan dianggap mencukupi  memenuhi proses tahapan dan nantinya ditambah pada Anggaran Belanja Tambahan (ABT)," katanya, Sabtu (2/2).

Masalah itu sehubungan Pemkab Tangerang, mengelar tahapan pilkades serentak sebanyak 153 desa tersebar pada 28 kecamatan. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch. Maesyal Rasyid mengatakan rencananya pilkades serentak setelah pilpres dan pileg 2019.

Namun penetapan jadwal pelaksanaan sesuai keputusan bersama dengan aparat terkait lainnya bahwa pilkades pada 17 November 2019. Sedangkan pihaknya telah mengadakan rapat persiapan pilkades dan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan instansi terkait serta petugas pengamanan lainnya.

Seluruh biaya pelaksanaan pilkades ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD dan meminta persetujuan kepada DPRD setempat. Upaya yang dilakukan adalah agar pilkades berjalan dengan aman dan warga merasa nyaman sehingga perlu koordinasi dengan Polresta Tangerang dan Kodim setempat serta instansi terkait lainnya.

Para calon kades yang ingin bertarung dalam pilkades supaya bersikap mengayomi dan tidak membuat suasana menjadi aman serta nyaman. Dia menambahkan tahapan pilkades mulai Maret 2019 karena banyak jabatan kades yang berakhir Juli dan disiapkan pejabat sementara.

"Menyangkut kekurangan dana pilkades ditentukan pada ABT sebesar Rp12,5 miliar lagi," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan pengalaman mengelar pilkades tahun 2017 bahwa desa rawan konflik jumlahnya terbatas. Desa yang melaksanakan pilkades terbanyak di Kecamatan Cikupa, Balaraja, Sepatan, Sukamulya, Kronjo, Jayanti, Cisoka, dan Kecamatan Kemiri.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA