Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

Rabu, 17 Safar 1441 / 16 Oktober 2019

DKTJ Keluhkan Tender ERP tak Kunjung Selesai

Sabtu 23 Mar 2019 09:19 WIB

Rep: Agata Eta/ Red: Esthi Maharani

Sejumlah pengendara melintasi proyek pembuatan Electronic Road Prising (ERP) di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).(Republika/Rakhmawaty La'lang).

Sejumlah pengendara melintasi proyek pembuatan Electronic Road Prising (ERP) di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).(Republika/Rakhmawaty La'lang).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Tender menjadi kendala yang mengakibatkan ERP tidak dapat segera diterapkan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dewan Transportasi Kota Jakarta (DKTJ) menyayangkan permasalahan tender terkait proyek Electronic Road Prising (ERP) yang tidak kunjung selesai. Ketua DKTJ Iskandar Abubakar mengatakan, tender menjadi satu-satunya kendala yang mengakibatkan ERP tidak dapat segera diterapkan.

"Uji coba sudah dilakukan dan hasilnya teknologi ERP dapat digunakan di Jakarta, hanya masalah tender saja yang masih berputar-putar," kata Iskandar saat dihubungi, Jumat (22/3).

Ia mengeluhkan Pemerintah Provinsi yang lambat dalam mengambil keputusan terkait tender untuk proyek ERP. "Saya menyayangkan pemerintah yang terlalu lambat mengambil keputusan sehingga dua dari tiga tender mengundurkan diri," katanya.

Padahal dua tender tersebut salah satunya diharapkan mendapatkan jatah proyek ERP tersebut. DKTJ memandang ERP ini perlu segera dilaksanakan karena kemacetan di Jakarta yang sudah semakin parah.

"Kemacetan menyebabkan kerugian yang besar bagi Jakarta," kata Iskandar.

Iskandar tidak merinci dengan detail jumlah kerugian yang dimaksud. Namun ia memperkirakan kerugian akibat kemacetan mencapai triliunan rupiah. Lebih jauh, DTKJ menilai penerapan ERP ini dapat mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi khususnya di kawasan jalan Sudirman dan Thamrin. Apalagi dengan kehadiran MRT yang mempermudah mobilitas masyarakat Jakarta.

"Bagaimana caranya agar masyarakat mau berpindah moda transportasi salah satunya yaitu dengan cara membebani kantong pengguna kendaraan dengan ERP itu tadi" kata Iskandar.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA