Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Sabtu, 19 Rabiul Awwal 1441 / 16 November 2019

Rehabilitasi NTB Temui Sederet Kendala

Senin 25 Mar 2019 16:04 WIB

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Christiyaningsih

Seorang perempuan melintas dekat bangunan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun warga korban gempa secara swadaya di Desa Kerandangan, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Senin (10/12/2018).

Seorang perempuan melintas dekat bangunan Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun warga korban gempa secara swadaya di Desa Kerandangan, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Senin (10/12/2018).

Foto: Antara/Ahmad Subaidi
Ketidakcocokan administrasi penduduk dan kurangnya bahan kayu lokal jadi kendala

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Deputi Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Mayjen TNI Dody Usodo Hargo mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menemui beberapa persoalan. Di antaranya birokrasi yang panjang, duplikasi kartu keluarga (KK), dan data dari warga terdampak gempa.

Hal ini dikatakan Dody usai rapat koordinasi percepatan penanganan pascagempa gempa. Rapat digelar bersama Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani dan Kepala Pelaksana BPBD NTB Muhammad Rum beserta sejumlah pemangku kebijakan di di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Senin (25/3).

"Semua masukan akan dijadikan bahan pada saat rapat di pusat nanti, seperti birokrasi yang panjang terkait dengan pertanggung jawaban, masalah adanya duplikasi KK, dan nama korban yang ternyata di NTB masih ada ketidakcocokan karena dari BRI juga mengakui nama sama tapi alamatnya berbeda," ujar Dody.

Menurut Dody, permasalahan ini perlu segera diselesaikan. Kata Dody, Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan ada kekurangan bahan baku kayu untuk pembangunan rumah instan kayu (Rika) dan disarankan untuk membangun rumah tahan gempa jenis lain.

"Karena keterbatasan kayu lokal dan jika mengambil kayu dari luar juga memakan waktu dan proses yang lama. Ingin mengatasi bencana justru dikhawatirkan akan timbul bencana baru dengan penebangan hutan secara ilegal," kata Dody.

Danrem 162/WB Kolonel Czi Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, beberapa kendala yang dihadapi di lapangan meliputi masalah administrasi, data yang masih belum valid, dan terbatasnya bahan dasar seperti semen dan plat baja. Rizal mengaku sudah berupaya maksimal agar proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa mencapai target pada 12 April mendatang.

"Kita sudah berupaya maksimal untuk menindaklanjuti semua permasalahan yang ada pascagempa. Namun kita ketahui bersama bahwa jumlah korban terdampak gempa begitu banyak dan tersebar di Pulau Lombok maupun Sumbawa sehingga membutuhkan proses dan kesabaran kita bersama," ucap Rizal.

Rizal menyampaikan Pemprov NTB sudah melakukan berbagai langkah untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Mulai dari penyederhanaan birokrasi pencairan dana stimulan dan mendatangkan ribuan personel TNI untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Rizal mengatakan progres percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi selama dua bulan terakhir sudah lebih dari delapan ribu rumah yang terbangun.

"Artinya sudah lebih baik dengan disederhanakannya tahapan dan juga sangat membantu, mengingat dinamika di lapangan," kata Rizal. Dia menambahkan seribu personel TNI sudah berada di lapangan untuk membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak gempa di NTB.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA