Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 Februari 2020

Sabtu, 28 Jumadil Akhir 1441 / 22 Februari 2020

Belum Ada Pergerakan Massa Aksi di Depan Gedung MK

Rabu 26 Jun 2019 09:08 WIB

Red: Andri Saubani

Petugas kepolisian berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/6).

Petugas kepolisian berada di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (24/6).

Foto: Republika/Prayogi
Sejumlah ormas berencana menggelar aksi massa bertajuk halalbihalal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat Untuk Keadilan dan Kemanusiaan rencananya akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, hingga pukul 08.30 WIB masih belum terlihat adanya pergerakan massa.

Baca Juga

Organisasi yang tergabung dalam gerakan itu yakni, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF Ulama), Front Pembela Islam dan Alumni 212. Aksi tersebut rencananya akan digelar sejak pukul 08.00 WIB dengan tajuk halalbihalal mendoakan petugas pemilu yang meninggal.

Meski begitu, nampak aparat keamanan dari Polri dan TNI telah berjaga di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat depan Gedung MK. Sebagian Jalan Merdeka Barat yakni lajur menuju Patung Kuda Monas masih bisa diakses kendaraan, blokade hanya dipasang kepolisian pada lajur sebaliknya, menuju Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengindikasikan melarang aksi halalbihalal di depan Gedung MK yang rencananya akan digelar oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu, 26 Juni 2019. Polda Metro beralasan, aksi berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono menerangkan bahwa aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak manapun, dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. "Belajar dari insiden di Bawaslu pada 21-22 Mei 2019 lalu, meski disebutkan aksi super damai tetap saja ada perusuhnya. Diskresi kepolisian disalah gunakan," kata Argo, Selasa (25/6).

Argo mengimbau pada semua pihak yang memiliki rencana untuk menggelar halalbihalal agar dilaksanakan di tempat lain seperti di gedung-gedung atau di rumah masing-masing. Selain menjaga ketertiban, tujuannya juga agar proses persidangan di MK bisa berjalan dengan baik dan lancar.

"Biarkan hakim MK bekerja tanpa tekanan karena semua persidangannya terbuka sudah dicover banyak media secara langsung dan hasil keputusannya dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME," ujar Argo.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA