Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Soal Muslim Uighur, JK: Indonesia tak Bisa Ikut Campur

Selasa 18 Dec 2018 09:43 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Seorang perempuan Muslim Uighur menangis setelah memprotes kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.

Seorang perempuan Muslim Uighur menangis setelah memprotes kekerasan yang dilakukan aparat keamanan.

Foto: AP Photo
JK berkata Indonesia mengecam penindasan tapi itu adalah urusan dalam negeri Cina

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Rizky Jaramaya, Novita Intan

JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan sikap Republik Indonesia yang menolak penindasan dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, Cina. Namun, menurut JK, Indonesia juga tak bisa mencampuri urusan dalam negeri Republik Rakyat Cina (RRC).

"Kita semua menolak atau mencegah suatu penindasan kepada hak asasi manusia," ujar JK seusai memberikan pidato pada konferensi di Jakarta, Senin (17/12).

Jusuf Kalla berkata, Pemerintah Indonesia tidak bisa ikut campur masalah domestik yang dialami Muslim Uighur. Pasalnya, hal tersebut merupakan kedaulatan Cina.

photo
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
"Tentu kita tidak ingin campuri masalah domestik Uighur. Tapi secara umum pelanggaran hak asasi manusia juga harus kita perjuangkan," kata Jusuf Kalla.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengecam keras penindasan terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Penindasan seperti itu, menurut Din, merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum inter nasional.

Hak asasi manusia dan International Covenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi sege nap manusia. "Maka, Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (17/12).

President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) itu meminta penindasan dihentikan. Ia juga mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib umat Islam Uighur dan bersikap tegas terhadap rezim Cina agar memberikan hak-hak sipil bagi sesama Muslim.

"Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRC dan membela nasib umat Islam di sana," ucapnya. Kepada umat Islam sedunia, Din mengimbau untuk menyalurkan tangan pertolongan bagi saudara-saudara Muslim lewat cara-cara yang memungkinkan.

photo
Muslim Uighur di Cina

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA