Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Saat Presiden Minta Gubernur Riau Tangani Kebakaran Hutan

Kamis 21 Feb 2019 06:37 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Elba Damhuri

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019).

Warga melintas di jalan yang berkabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di Kota Dumai, Dumai, Riau, Jumat (15/2/2019).

Foto: Antara/Aswaddy Hamid
Sejak Januari hingga 18 Februari tercatat 843 hektare hutan terbakar di Riau.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Gubernur Riau yang baru saja dilantik untuk segera menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya. Hal ini disampaikan Jokowi setelah melantik Gubernur Riau Syamsuar dan Wakilnya Edy Natar Nasution di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/2).

"Tentunya ada pesan dari Presiden karena Bapak Presiden punya perhatian sangat besar terhadap kebakaran hutan dan lahan," ujar Syamsuar, Rabu (20/2).

Menurut Syamsuar, kewaspadaan pemerintah daerah terhadap karhutla perlu dilakukan untuk menjaga nama baik Indonesia di mata negara lain, seperti Malaysia dan Singapura. Terlebih, Provinsi Riau berdekatan dengan negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia.

"Kita ingin menjaga muruah negeri ini agar pada masa mendatang tidak ada lagi karhutla yang nanti memengaruhi asap yang mengganggu anak sekolah dan kehidupan kita semua dan juga penerbangan. Kita harapkan ini tidak terjadi lagi," Syamsuar menegaskan.

Untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Syamsuar berjanji segera turun langsung ke berbagai daerah untuk memastikan tak adanya titik api yang muncul. Menurut dia, sejumlah titik api saat ini telah muncul. Namun, ia memastikan pemerintah daerah mampu mengatasi masalah ini.

Sekarang Riau juga sudah mengalami beberapa kali musim kering. Karena itu, Pemprov Riau akan turun ke semua kabupaten dan kota bersama Forkopimda dan BPBD agar masyarakat lebih dini tahu pentingnya menghadapi kekeringan. "Yang kita khawatirkan adalah karhutla,” kata Symasuar.

Ia menyebutkan, dalam beberapa waktu terakhir ada beberapa titik api di Riau. Namun, pemerintah daerah masih bisa mengatasinya. Ketika ditanya apakah akan ada penetapan siaga bencana karhutla, Syamsuar yang didampingi wakilnya Edy Natar mengatakan, begitu sampai di Riau, ia segera membahas masalah itu.

“Mereka di Riau menunggu saya selesai dilantik. Kami akan bertindak cepat mengantisipasi karhutla,” katanya.

Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) juga meminta gubernur Riau yang baru dalam 100 hari kerja menyelesaikan krisis lingkungan dan kehutanan meliputi tujuh agenda prioritas utama. Menurut Koordinator Jikalahari Riau, Made Ali, salah satu program yang harus menjadi prioritas Gubernur Riau adalah membentuk Tim Perbaikan Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tim ini bertugas menyelesaikan dan memperbaiki krisis lingkungan hidup dan kehutanan yang berdampak pada banjir dan karhutla yang merugikan kehidupan masyarakat Riau.

Selain itu, Syamsuar diminta segera merestrukturisasi Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD). Karena selama ini restorasi gambut bekas terbakar lamban ditangani oleh TRGD, selanjutnya perlu diperkuat kolaborasi TRGD dengan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Sementara, struktur TRGD seyogianya diisi oleh para pakar dan praktisi serta masyarakat luas yang berjuang mempertahankan hutan dan gambut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA