Sabtu, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

Sabtu, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

Rumitnya Menghalalkan Produk di Negara Mayoritas Muslim

Rabu 09 Jan 2019 08:37 WIB

Red: Elba Damhuri

Produk Halal (ilustrasi)

Produk Halal (ilustrasi)

Foto: Republika/Agung Supriyanto
Dunia usaha mengeluhkan rencana wajib sertifikasi halal dan label tak halal.

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Muhyidin, Novita Intan

JAKARTA -- Setelah melalui proses yang panjang, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Jaminan Produk Halal (RPP JPH) akhirnya diparaf para menteri terkait. Saat ini, peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal itu tinggal menunggu persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, RPP JPH telah dikirim ke Kementerian Sekretariat Negara. "Pagi ini langsung dikirim ke Mensesneg untuk dilanjutkan ke Presiden," kata Sukoso kepada Republika, Selasa (8/1) pagi.

Pembahasan RPP JPH melibatkan tujuh menteri, yaitu Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Selain itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

RPP JPH bisa diajukan kepada Presiden karena tanda tangan menteri terkait sudah lengkap. "Sudah diparaf semua menteri terkait. Terakhir, Menko PMK yang menandatangani (RPP JPH) pada Senin sore," ujarnya.

Sukoso mengatakan, setelah RPP JPH disetujui Presiden, peraturan itu akan menjadi regulasi pokok pelaksanaan JPH oleh BPJPH. Sambil menunggu pengesahan, BPJPH terus melakukan persiapan, mulai dari melakukan pelatihan auditor halal, membangun kerja sama terkait penyediaan lembaga pemeriksa halal (LPH), hingga membangun aplikasi layanan bernama sistem informasi halal (Sihalal).

BPJPH belum bisa memproses sertifikasi halal karena belum ada peraturan turunan dari UU JPH. Karena itu, pengajuan permohonan pengajuan sertifikasi halal mengikuti ketentuan dalam Pasal 59 dan 60 UU JPH, yaitu kewenangan sertifikasi halal tetap dilakukan LPPOM MUI.

Sukoso mengungkapkan, penyusunan Rancangan PP JPH melalui proses yang cukup panjang. Proses tersebut dimulai sejak Oktober 2014 atau sejak UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH diundangkan. Proses penyusunan RPP JPH juga melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan. Sepanjang September 2015 hingga Juli 2017 saja, kata dia, pihaknya mencatat telah dilakukan 20 kali pertemuan guna merumuskan dan membahas RPP JPH oleh tim panitia antarkementerian (PAK).

Proses tersebut bergulir hingga akhir 2017. "Di bulan Desember 2017, itu kali pertama draf RPP JPH hasil harmonisasi antarlembaga disampaikan Sekretariat Negara," kata Sukoso.

Namun, draf awal RPP tersebut dikembalikan oleh Sekretariat Negara pada Februari 2018. Setelah dilakukan pembahasan ulang sepanjang tahun lalu, Kementerian Sekretariat Negara pada November 2018 akhirnya mengirimkan surat permohonan paraf RPP JPH kepada tujuh kementerian.

Sukoso berharap Presiden Jokowi segera menandatangani RPP JPH tersebut sehingga BPJPH bisa secepatnya menjalankan tugas dan fungsinya. "Semoga PP segera terbit sehingga BPJPH bisa segera laksanakan amanat UU sertifikasi halal," ucap Sukoso.

Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch Ikhsan Abdullah menilai, RPP JPH tak bisa dijadikan payung hukum karena sudah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam UU JPH. Dia menjelaskan, UU JPH yang diundangkan pada 17 Oktober 2014 mengamanatkan peraturan pelaksana harus diterbitkan paling lambat dua tahun sejak UU diundangkan.

Dengan begitu, kata dia, RPP JPH seharusnya sudah diterbitkan pada 2016. "Jika baru diterbitkan tahun ini, tidak legal digunakan sebagai peraturan pelaksana UU JPH atau cacat hukum," katanya.

Menurut Ikhsan, Presiden Joko Widodo sebaiknya mengeluarkan peraturan presiden (perpres) sebagai payung hukum bagi LPPOM MUI yang saat ini mendapat kewenangan melakukan sertifikasi halal karena BPJPH belum dapat menjalankan fungsinya. Ikhsan beranggapan, perpres harus segera dikeluarkan karena jatuh tempo mandatori sertifikasi halal semakin dekat, yaitu pada 17 Oktober 2019.

"Perlu ada peraturan presiden untuk menjalankan undang-undang JPH ini. Siapa yang melaksanakan? Untuk sementara LPPOM MUI sambil menunggu BPJPH siap," ujarnya.

Kemarin, Ikhsan ikut menghadiri rapat pimpinan MUI untuk membahas sertifikasi halal. Dalam rapat itu, ia mengusulkan dua hal terkait penerapan mandatori sertifikasi halal.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA