Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Kasus Dinilai Mirip Anies, akankah Emil Diperiksa Bawaslu?

Kamis 10 Jan 2019 19:28 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan arahannya saat peresmian Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan arahannya saat peresmian Jabar Saber Hoaks di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Jumat (7/12/2018).

Foto: Antara/M Agung Rajasa
Ridwan Kamil dilaporkan ke Bawaslu terkait pose satu jari.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi) pada Rabu (9/1). Korlabi menilai, Emil sapaan Ridwan, terindikasi melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu karena mengacungkan jari yang menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2019.

Emil pada 2 Desember 2018 menghadiri acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang bertajuk 'Festival Satukan Indonesia' di GOR Padjajaran, Bandung. Dalam festival itu, Emil dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Hanif Dhakiri terekam kamera sedang mengacungkan satu jari yang dianggap sebagai simbol dukungan untuk pasangan calon Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Ridwan Kamil meminta pihak yang melaporkannya, untuk menjelaskan pasal yang dilanggarnya. Emil menjelaskan, dirinya hadir di acara kampanye pada hari Ahad.

"Saya tanya, ada enggak pelanggaran hukum? Enggak ada, aturannya jelas," ujar Ridwan Kamil  yang akrab disapa Emil kepada wartawan, Kamis (10/1).

Menurut Emil, kampanye di akhir pekan bukan pelanggaran pidana pemilu. Oleh karena itu, ia menilai aneh jika kepala daerah berkampanye saat akhir pekan dianggap melanggar.

Emil menjelaskan, pejabat itu ada dua kalau mau kampanye. Yakni, cuti di hari kerja atau melaksanakan kegiatan di akhir pekan.

"Kegiatan saya kan di hari Ahad, itu saja," ucapnya.

"Jadi jangan melebar kemana-mana. Apa dasar hukumnya menyatakan saya melanggar? Saya melaksanakan kegiatan politik di hari Ahad di acara PKB, itu saja," kata Emil menambahkan.

Pada Rabu, Emil juga memberikan penjelasan lewat akun Instagram-nya. Penjelasan tersebut dia utarakan dalam unggahan akun Instagram miliknya @ridwankamil merespons sebagian warganet yang menyamakan kasusnya sama dengan yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Seperti diketahui Bawaslu saat ini sedang memproses dugaan pelanggaran UU Pemilu yang dilakukan Anies Baswedan. Anies, kata Bawaslu, terancam sanksi pidana pemilu atas tindakannya mengacungkan jari saat menghadiri Konferensi Nasional Partai Gerindra belum lama ini.

Anies pada Senin (7/1), telah memberikan klarifikasi kepada Bawaslu atas perbuatannya tersebut. Menurut anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo, pemeriksaan atas Anies tersebut dalam rangka pelimpahan penanganana kasus tersebut.

"Jadi pemeriksaan itu dilakukan  di kantor Bawaslu RI atas permintaan terlapor (Anies Baswedan) karena beliau tentu punya kesibukan dan sebagainya.  Kami memfasilitasi tempat karena kesibukan beliau, bisanya memberikan keterangan di sini," ungkap Ratna, Senin.

Meski demikian, pihak yang melakukan klarifikasi pada Senin adalah Bawaslu Kabupaten Bogor. Bawaslu menelusuri apakah tindakan Anies termasuk pelanggaran atau bukan pelanggaran.

"Sesuai laporan, kami dalami perbuatan yang dilaporkan karena dianggap menguntungkan/merugikan salah satu paslon karena mengacungkan dua jari pada konferensi nasional. Itu harus dibuktikan  karena pasal 281 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 membolehkan melibatkan gubernur, bupati, dengan dua syarat, yakni cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara," jelas Ratna.

Pihak pelapor dalam kasus Anies adalah Garda Nasional untuk Rakyat (GNR). Juru Bicara GNR, Agung Wibowo Hadi, menilai Anies diduga berkampanye dengan mengacungkan dua jari yang merupakan simbol bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Proses pemeriksaan Bawaslu terhadap Anies kemudian menyulut pro dan kontra. Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia, Chusnul Mariyah menilai Bawaslu tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Kasus Anies mengacungkan dua jari pada akhir pidatonya saat Konferensi Nasional Gerindra, menurut mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini, sejatinya tak perlu dipersoalkan oleh berbagai pihak. Karena, acara itu berlangsung tertutup.

"Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sudah terlihat tidak netral, sudah terlihat dipertanyakan integritas dan kenetralan," kata Chusnul saat menjadi pembicara di dalam topik "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jakarta, Rabu (9/1).

Ia pun balik bertanya kepada penyelenggara pemilu yang terkesan membiarkan kepala daerah dan menteri yang secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden  tertentu. Chusnul tak mengerti dengan komitmen netralitas dari penyelenggara pemilu.

"Yang terbuka itu dibiarkan, ada 15 kepala daerah, ada menteri dan ada macam-macam. Artinya sudah ada kecenderungan untuk apa pun yang berasal dari oposisi itu cepat sekali. Termasuk ke kontainer itu tugasnya Bawaslu bukan KPU," tukasnya.

Layak ditunggu sikap Bawaslu apakah juga akan memproses laporan Korlabi dan memeriksa Emil. Atau, apakah tudingan tidak netralnya Bawaslu malah menjadi terbukti?

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA