Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Bebas, Ini Lima Fakta tentang Ustaz Abu Bakar Baasyir

Jumat 18 Jan 2019 19:16 WIB

Rep: Bilal/Puti/Mas Alamil Huda/Ali Mansur/ Red: Teguh Firmansyah

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019).

Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (kiri) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019).

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir disebut telah mendapat persetujuan presiden.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Narapidana kasus teroris Ustaz Abu Bakar Baasyir akan segera menghirup udara segar. Yusri Ihza Mahendra mengatakan, Jumat (18/1), pembebasan Baasyir telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Berikut fakta-fakta soal kasus Baasyir.

1. Vonis 15 Tahun Penjara

Pada 16 Juni 2011, Amir Jamaah Ansharut Tauhid (JAT), Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, divonis hukuman penjara selama 15 tahun. Ketua majelis hakim, Herri Swantoro, membacakan vonis Ba'asyir dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Terdakwa, Abu bakar Ba'asyir dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sesuai dengan dakwaan subsider," kata Herri Swantoro dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta.

Herri melanjutkan, majelis hakim menjatuhkan pidana hukuman penjara selama 15 tahun penjara, dikurangi dengan masa tahanan. Ba'asyir dianggap terbukti melakukan dakwaan subsider dan melanggar pasal 14 juncto pasal 7 UU nomor 15/2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme karena terbukti melakukan suasana teror dengan pelatihan militer di Bukit Jalin Jantho, Aceh.

Namun, dakwaan yang dibuktikan majelis hakim ternyata berbeda dengan dakwaan yang dijatuhkan jaksa penuntut umum (JPU) dalam tuntutannya. JPU menuntut Ba'asyir dengan dakwaan lebih subsider dan melanggar pasal 14 juncto pasal 11 UU pemberantasan tindak pidana terorisme karena mengetahui adanya penggalangan dana untuk pelatihan militer di Aceh.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA