Selasa, 19 Rajab 1440 / 26 Maret 2019

Selasa, 19 Rajab 1440 / 26 Maret 2019

OTT Romi Hingga Penyegelan Ruang Kerja Menteri Agama

Sabtu 16 Mar 2019 06:19 WIB

Rep: Umi Nur Fadhilah, Dian Fath Risalah/ Red: Elba Damhuri

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi)  digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat ( 15/3).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat ( 15/3).

Foto: Republika/Prayogi
OTT KPK atas Romi (Romahurmuziy) diduga terkait jual beli jabatan di Kemenag.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (15/3) yang turut menyeret Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (Romi).

“Benar (ruang kerja Menag Lukman disegel KPK) dan itu prosedur yang harus dilakukan KPK,” kata Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki kepada Republika, Jumat (15/3).

Baca Juga

Mastuki enggan berkomentar lebih jauh. Kemenag berjanji kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan lembaga antikorupsi tersebut. Dia meminta semua pihak menghormati dan menunggu proses hukum yang sedang berjalan.

“Berikan waktu ke KPK untuk bekerja. Kami siap membantu proses yang diperlukan,” ujar dia.

photo

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi) digiring petugas setibanya di gedung KPK, Jakarta, Jumat ( 15/3).

KPK menangkap Romi dalam OTT di Jawa Timur pada Jumat (15/3) pagi. Penangkapan diduga terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. Dalam OTT ini, tim KPK mengamankan lima orang yang terdiri dari unsur anggota DPR RI, pejabat Kemenag, dan pihak swasta.

“Transaksi ini dari identifikasi yang sudah kami lakukan diduga terkait dengan pengisian jabatan di Kementerian Agama, baik di pusat maupun di daerah,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengaku telah lama menyelidiki dugaan adanya transaksi haram terkait pengisian jabatan di Kemenag ini. “Sudah lama, sudah lama,” kata dia.

Agus mengatakan, penyelidikan kasus ini tidak sampai satu tahun dan dilakukan KPK setelah mendapat laporan dari masyarakat. Dari proses verifikasi dan pemeriksaan KPK, ditemukan adanya alat bukti permulaan.

Dari proses identifikasi sementara, lanjut Agus, KPK menemukan adanya dugaan transaksi terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama yang diduga melibatkan Romi tersebut telah terjadi berulang kali.

“Yang perlu dicatat itu bukan pemberian yang pertama karena sebelumnya juga yang bersangkutan pernah memberikan,” ujar dia.

Romi sempat diperiksa tim dari KPK di Mapolda Jatim setelah operasi tangkap tangan sebelum akhirnya dibawa ke gedung lembaga antikorupsi di Jakarta. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Polisi Frans Barung Mangera mengatakan, pemeriksaan di Mapolda Jatim terhadap Romi dan beberapa orang yang tertangkap hanya pemeriksaan awal.

Romi tiba di gedung KPK pada Jumat (15/3) malam. Saat tiba di Gedung Merah Putih itu, Romi mengenakan pakaian yang serbatertutup, mulai dari jaket berwarna hitam, topi, kacamata hitam, hingga masker untuk menutupi wajahnya. Romi tampak tak ingin wajahnya terlihat oleh awak media. Saat turun dari mobil, ia berusaha bersembunyi di balik badan penyidik KPK.

Selain Romi, tim KPK juga membawa lima orang lainnya. Dalam operasi senyap tersebut, tim KPK mengamankan sejumlah uang dengan pecahan seratus ribu rupiah. Uang itu diduga bagian suap atau fee atas pengaturan jabatan tersebut.

Jajaran petinggi PPP masih enggan berkomentar soal kabar penangkapan terhadap ketua umumnya. “Kita tunggu penjelasan resmi pimpinan KPK,” jawab singkat Ketua DPP PPP, Syaifullah Tamliha.

Dampak elektoral

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang juga Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf turut menanggapi penangkapan Romi. Menurut JK, penangkapan ini tentu akan berdampak kepada PPP dan partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf. “Ya pastilah (berdampak), terutama efeknya ke PPP, pasti,” ujar JK.

CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali berpendapat senada. Penangkapan sang ketua umum adalah pukulan telak bagi partai berlambang Ka’bah tersebut.

Imbasnya bisa fatal, yakni tidak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Apalagi, kata dia, elektabilitas PPP dalam survei Alvara pada awal Maret hanya 3,1 persen.

Menurut Hasan, dampak terhadap Jokowi-Ma’ruf juga tentu ada. Namun, seberapa besar pengaruhnya terhadap elektoral pasangan nomor urut 01 ini tentu harus ada penelitian lebih lanjut. Namun, Hasan mengatakan, basis pemilih PPP suaranya terbelah untuk kedua kandidat capres-cawapres.

Dalam survei Alvara pada awal Maret, pemilih PPP yang memilih Jokowi-Ma’ruf hanya sebesar 35,7 persen. Sementara yang memilih Prabowo-Sandiaga justru sebesar 50 persen. Sementara, yang belum menentukan pilihan sebesar 14,3 persen.

“Namun, karena ini kasus korupsi, kalau terjadi eskalasi yang masif tentu sedikit atau banyak akan berdampak terhadap Jokowi-Ma’ruf,” ujar dia.

Penangkapan Romi kasus pribadi

Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir, meminta pembahasan kasus yang menjerat Romi dipisahkan dengan ajang kontestasi Pilpres 2019. Dugaan kasus jual beli jabatan di Kemenag itu tak memiliki kaitan dengan pesta demokrasi lima tahunan. Romi tertangkap KPK karena kelakuan atau tindakan pribadi.

“Harus dipisahkan antara pribadi (Romi) dan pilpres. Kalau misalnya, ada apa-apa dengan yang lainnya pun, masa dihubungkan dengan pilpres,” kata dia. Erick optimistis elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf tidak akan terpengaruh dengan penangkapan tersebut.

Di sisi lain, Erick meminta semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun, penegakan hukum harus tetap berjalan. Semua pihak harus menghormatinya. Hukum harus adil dan tidak pandang bulu terhadap semua pihak.

Pendapat Erick Tohir diperkuat mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD. “Seratus persen Erick Tohir benar. Penangkapan Romy tak ada kaitan dengan pilpres. Ini murni penegakan hukum,” tulis dia dalam akun Twitter-nya.

Dalam cicitan yang lain, Mahfud menulis, “Sudah saya bilang, @KPK_RI itu independen, tak bisa dihalangi atau disuruh oleh siapa pun untuk menangkap koruptor. Dari kubu manapun ada wakilnya di tahanan KPK. Tak ada partai yang dianakemaskan atau dianaktirikan. Anda yang cinta kebaikan untuk masa depan negara layak mendukung @KPK_RI”.

Cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno berpendapat sama. Dia meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mengaitkan OTT tersebut dengan pilpres, tetapi lebih kepada esensi masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, yaitu korupsi.

“Kita tidak boleh langsung mengarahkan ini pada pilihan 17 April (pilpres), tapi lebih kepada masalah yang mendasar bagaimana tokoh politik, politisi muda kita berkomitmen sama dan bagaimana membiayai politik ke depan karena itu esensinya. Esensi dari masalah yang kita hadapi,” ujar dia.

Sandiaga mengaku terkejut dengan kabar OTT terhadap Romi. “Saya shock sekali, saya kaget, sangat prihatin,” kata Sandiaga. Dia menilai, Indonesia saat ini darurat korupsi.

(fauziah mursid/febrianto adi saputro/ rizkyan adiyudha ed: mas alamil huda)

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA