Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Analisis Kekalahan Jokowi di Sumbar dan Isu Boikot RM Padang

Rabu 24 Apr 2019 15:13 WIB

Red: Andri Saubani

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan hak suaranya di TPS 008, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo menggunakan hak suaranya di TPS 008, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).

Foto: Republika/Edwin Dwi Putranto
Jokowi-Maruf kalah di Sumbar berdasarkan quick count dan real count Pilpres 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menjadi provinsi yang sulit ditaklukkan oleh Joko Widodo (Jokowi) di pilpres. Pada Pilpres 2019, Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Kiai Maruf Amin bahkan kalah telak jika merujuk pada hasil hitung cepat dan real count Situng KPU.

Berdasarkan hitung cepat Charta Politika, pasangan Jokowi-Maruf Amin hanya memperoleh 12,37 persen suara dikalahkan oleh Prabowo-Sandi yang meraih 87,63 persen suara. Sementara, berdasarkan hasil real count sementara KPU pada Selasa (23/4) sore, pasangan nomor urut 01 memperoleh 13,34 persen suara. Sementara pasangan nomor urut 02 memperoleh 86,66 persen.

Pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal berpendapat kekalahan calon presiden Jokowi di Sumbar pada Pilpres 2019 disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya mulai dari ideologi, sosiologis, kultural hingga psikologis.

"Jadi semua faktor tersebut saling terkait satu sama lain sehingga membentuk perilaku kolektif masyarakat dalam memilih," kata dia di Padang, Selasa (23/4).

Menurutnya, kendati pada Pilpres 2019 pasangan Jokowi-Maruf Amin didukung 12 kepala daerah di Sumbar lewat deklarasi terbuka, ternyata strategi tersebut keliru. "Yang terjadi bukannya suara semakin bertambah, malah lebih turun dibanding pemilu presiden 2014," ujarnya.

Artinya, ia melihat strategi yang dipakai untuk memenangkan Jokowi oleh tim sukses di Sumbar tidak menjawab persoalan yang terjadi. Terkait dengan persoalan ideologi, ia melihat sejak awal, PDIP selaku partai pengusung Jokowi sulit mendapat tempat di hati masyarakat Sumbar.

Kemudian, jika menggunakan pendekatan polarisasi kemajemukan, Jokowi di Sumbar dominan mendapat suara di Dharmasraya yang notabene dihuni oleh transmigran dari Pulau Jawa. Kemudian soal psikologis ia melihat ada yang memandang ini adalah pilihan yang hebat dan rasional.

Akan tetapi gejala perilaku memilih seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara maju seperti Amerika Serikat pun juga terjadi. Jadi, kata ia, tidak bisa semata soal rasional dan tidak rasional.

Dukungan 12 kepala daerah di Sumbat kepada Jokowi pun ternyata tidak efektif. "Sebenarnya ini cukup mengejutkan, meski 12 kepala daerah sudah mendeklarasikan dukungan kepada petahana, ternyata tidak berpengaruh," kata pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Dr Asrinaldi, Sabtu (20/4).

Asrinaldi mengidentifikasi penyebab tidak efektifnya dukungan tersebut karena deklarasi dukungan terhadap pasangan Jokowi-Maruf Amin dilakukan jauh hari sebelum pilpres. Kemudian pada masa kampanye, para kepala daerah tersebut tidak melakukan apapun.

"Jadi dukungan tersebut sifatnya lebih kepada unjuk kekuatan semata, tetapi tidak menggerakan mesin politik," kata dia.

Menurutnya, penyebab kepala daerah tidak mau bergerak dengan maksimal karena sadar akan realitas yang ada di masyarakat bahwa cukup banyak yang mendukung Prabowo Subianto. Apalagi, bagi kepala daerah yang akan mencalonkan diri kembali di pilkada berikutnya tentu akan menghitung agar pergerakan politik tidak berpengaruh ke depannya, ucap dia.

Selain itu, ia melihat kepala daerah yang maksimal bergerak memenangkan Jokowi hanya Bupati Dharmasraya Sutan Riska karena yang bersangkutan adalah kader PDI Perjuangan. Kemudian, ia menilai kendati ada 12 kepala daerah yang mendukung Jokowi akan tetapi semangat keberagamaan masyarakat Sumbar menguat.

Masyarakat Sumbar melihat Jokowi didukung oleh kelompok yang multikultural baik secara agama, ideologi dan etnis. Sementara, orang Minang dalam memilih pemimpin salah satunya melihat tingkat keberagamaan kandidat.

photo
Deklarasi Kepala Daerah di Sumbar untuk Jokowi

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA