Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Senin, 15 Safar 1441 / 14 Oktober 2019

Menanti Keputusan-Keputusan 'Gila' Jokowi

Senin 17 Jun 2019 07:49 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Elba Damhuri

Jokowi Halalbihalal dengan Aktivis 98. Presiden RI Joko Widodo (tengah) mendatangi acara Halalbihalal aktivis 98 di Jakarta Pusat, Ahad (16/6).

Jokowi Halalbihalal dengan Aktivis 98. Presiden RI Joko Widodo (tengah) mendatangi acara Halalbihalal aktivis 98 di Jakarta Pusat, Ahad (16/6).

Foto: Republika/Fakhri Hermansyah
Jokowi meminta mantan aktivis 98 ikut mengoreksi pemerintahannya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku siap mengambil keputusan dan kebijakan yang 'gila' dalam kepemimpinannya di periode kedua nanti. Dalam Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan Jokowi yang berpasangan dengan KH Ma'ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Menurut Jokowi, kebijakan yang ia sebut 'gila' tersebut akan diambil selama memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan berpihak pada rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku siap mengambil keputusan tidak populis.

"Saya dalam 5 tahun ke depan insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa. Jadi, keputusan-keputusan yang 'gila', keputusan yang miring-miring, yang itu penting untuk negara ini, akan kita kerjakan. Lagi, karena saya sudah tidak memiliki beban apa-apa," kata Jokowi di hadapan aktivis 1998 dalam rembuk nasional di Hotel Sahid, Ahad (16/6).

Ia pun meminta pada aktivis 1998 yang dulu memiliki peran dalam menggulirkan reformasi untuk kembali mengambil tugas dalam mengevaluasi dan mengoreksi pemerintahan saat ini. Jokowi lagi-lagi mengaku tidak keberatan untuk dikoreksi karena ia merasa tak memiliki beban.

Dia menekankan, Indonesia negara besar dengan beragam persoalan yang juga besar. Indonesia juga negara majemuk sehingga tidak boleh dianggap kecil.

"Jangan sampai kita lupa itu," jelas Jokowi. Dia juga meminta tidak ada lagi politik SARA dalam pemilu mendatang yang dapat berbahaya bagi keutuhan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga memberi sinyal untuk mengisi jabatan menteri di kabinetnya nanti dari kalangan aktivis 1998. Ia melihat, tak sedikit mantan aktivis reformasi yang kini sudah menduduki jabatan penting, baik di pemerintahan, parlemen, hingga perusahaan.

Namun, lanjutnya, kalangan aktivis 98 belum ada yang mengisi posisi menteri. "Bisa saja, mengapa tidak dengan kemampuan yang ada. Misalnya tidak hanya di menteri, bisa saja di duta besar. Bisa saja di BUMN, tetapi selagi saya selalu melihat bahwa yang bersangkutan memiliki kapasitas dan syarat yang sering saya sampaikan," jelas Jokowi.

Meski menolak untuk menyebut nama atau inisial kandidat kuat dari kalangan aktivis 98, Jokowi menegaskan, posisi menteri harus diisi oleh pemimpin yang memiliki karakter kuat dalam mengeksekusi kebijakan. Jokowi tetap enggan menyebut "nama" meski para hadirin terus meneriakkan nama Adian Napitupulu, politikus PDI Perjuangan yang juga mantan aktivis 98.

"Memang dibutuhkan orang yang memiliki manajerial yang kuat dan baik. Saya tidak ingin menyebut nama dulu. Namun, banyak yang menyebut Adian. Bung Adian. Saya tidak mau sebut nama," kata Jokowi.

Acara halal bihalal aktivis 98 se-Indonesia ini dihadiri oleh sejumlah pentolan aktivis yang memperjuangkan reformasi. Mantan aktivis 98 itu berada di lintas partai yang juga sudah duduk sebagai DPR RI, DPRD I, DPRD II di seluruh Indonesia. Mereka juga ada yang sedang berposisi sebagai kepala daerah, Komisaris BUMN, serta unsur profesional, seperti hakim, jaksa, advokat, dokter, dan direksi perusahaan.

Politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, menanggapi isu namanya yang masuk dalam bursa calon menteri Jokowi jika dipastikan menang dalam gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nama Adian diteriakkan pendukungnya saat acara Rembuk Nasional Aktivis 98 tersebut.

Adian menilai, pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Adian mengapresiasi Jokowi yang menyebut, ada peluang bagi aktivis reformasi 1998 untuk duduk di kursi menteri, termasuk juga pejabat di BUMN hingga duta besar. Namun, khusus menjadi menteri, Adian merasa dirinya belum mampu mengimbangi ritme kerja Jokowi.

"Enggak kuat, saya nggak kuat jadi menteri kalau presidennya Jokowi, capeknya ampun bos," kata Adian.

Menurut dia, di kalangan aktivis 1998 pun sebetulnya banyak yang memiliki kompetensi menjadi menteri muda, pejabat di BUMN, atau duta besar. (antara ed: ilham tirta).

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Update Berita-Berita Terbaru Sidang Sengketa Pilpres di MK

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA