Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Tuesday, 23 Safar 1441 / 22 October 2019

Munas Golkar: Membaca Peluang Airlangga Hartarto

Senin 24 Jun 2019 08:27 WIB

Rep: FEBRIANTO ADI SAPUTRO, FAUZIAH MURSID/ Red: Elba Damhuri

Bendera Partai Golkar.

Bendera Partai Golkar.

Foto: dok. Republika/Aditya Pradana Putra
Golkar akan menggelar munas memilih ketua umum. Bagaimana kans Airlangga Hartarto?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Partai  Golkar bakal menggelar musyawarah nasional (munas) dalam waktu dekat ini. Manuver politik pun terus berkembang dan mulai panas. Ada yang ingin ketua umum Golkar saat ini kembali memimpin, ada juga yang ingin ada pergantian.

Baca Juga

Politikus senior Partai Golkar Yorrys Raweyai menilai dalam tradisi partai berlambang beringin, belum pernah ada ketua umum yang menjabat selama dua periode. Yorrys mengatakan, sah saja bagi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto untuk mencalonkan diri lagi pada musyawarah nasional mendatang.

Namun, menurut dia, agak sulit bagi Airlangga untuk terpilih kembali. "Itu hak. Mencoba boleh-boleh saja, tapi tidak mungkin," kata Yorrys di Jakarta, Sabtu (22/6).

Ia pun mengingatkan kembali ketika Abu Rizal Bakrie (ARB) hendak maju kembali pada periode keduanya. Namun, ARB yang saat itu dianggap paling solid ternyata juga tidak cukup berhasil untuk kembali menguasai Golkar.

"Dulu Abu Rizal saja paling solid, paling kuat saja, kita melawan. Ini partai kader," ujar Yorrys.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar merupakan partai yang terbuka untuk seluruh kader. Yorrys juga mengaku siap berdiri paling depan jika ada yang bercita-cita memimpin Partai Golkar dua periode. "HMI saja dua tahun, organisasi kader, masa partai kayak gini mau dikuasai," tuturnya.

Tradisi satu periode untuk ketum Golkar ini juga diungkapkan pengamat politik Salim Said. Ketua Institut Peradaban ini mengungkapkan, sudah menjadi tradisi Golkar tidak pernah ada ketum yang menjabat dua periode pascareformasi.

"Saya katakan tradisi Golkar itu tidak ada ketua yang menduduki jabatan itu dua kali," kata Salim Said dalam sebuah diskusi yang digelar di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/6).

Salim menuturkan, jika dilihat dari sejarah berdirinya Partai Golkar, tujuan Partai Golkar didirikan oleh Soeharto dan beberapa tokoh lain untuk menduduki kursi di DPR dan MPR guna melegitimasi kekuasaan Orde Baru ketika itu. Itu sebabnya menurut dia posisi ketua di Partai Golkar tidaklah penting.

Hal tersebut berbeda dengan PDI Perjuangan, Gerindra, Demokrat, dan Nasdem. Salim menilai beberapa partai tersebut merupakan partai yang berbeda dengan Golkar yang lahir dengan sejarah lain. "Kalau Golkar bertolak dari Pak Harto dan bagian dari Orde Baru," ucapnya.

Terpisah, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menilai Airlangga masih memiliki peluang untuk kembali memimpin untuk periode berikutnya. Berbeda dengan Yorrys, Agung menilai tidak ada larangan bagi kader Golkar untuk kembali mencalonkan diri sebagai ketum Partai Golkar.

"Pak Airlangga ada peluang karena tidak diatur dua atau berapa, tidak diatur dalam AD/ART partai," kata Agung saat dihubungi wartawan, Ahad (23/6).

Menurut Agung, yang terpenting dalam kepemimpinan ketum Partai Golkar perihal kemampuan, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan juga tidak tercela bagi yang hendak maju mencalonkan diri. Karena itulah, Agung mengatakan, jika Airlangga masih dinilai memenuhi kriteria tersebut, tidak masalah bagi Menteri Perindustrian itu kembali maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Terlebih, menurut politikus senior Golkar itu, masih banyak kader yang menginginkan Airlangga tetap menjadi ketum Partai Golkar. "Saya juga mendengar seperti itu (DPD-DPD), baik tingkatan dua maupun satu. Saya kira kita ingin memperoleh yang lebih baik," kata Agung.

Agung pun merespons pihak yang beranggapan Airlangga gagal memimpin Golkar karena menurunnya suara Golkar dibandingkan pemilu sebelumnya. Agung menilai tidak tepat jika kepemimpinan Airlangga dibandingkan dengan hasil Pemilu 2014 lalu.

Menurut dia, Airlangga yang menjabat ketum Golkar sejak Munaslub 2017 hanya diberi waktu 1,5 tahun untuk menyiapkan Pemilu 2019. Saat Airlangga menerima jabatan tersebut, Agung mengatakan, kondisi Golkar juga sedang terpuruk karena persoalan hukum ketum sebelumnya, Setya Novanto.

Ia melanjutkan, belum lagi persoalan internal Golkar yang sempat terbelah dan memiliki tiga ketua umum. Saat itu survei-survei mengatakan elektabilitas Partai Golkar hanya 6,5 persen jika dilakukan pemilu saat itu.

"Ternyata hasilnya 12,5 persen dan secara kursi di DPR Partai Golkar tetap di posisi nomor dua setelah PDIP, di atas Gerindra. Gerindra hanya 78, Golkar 85. Menurut saya, faktanya ya dia masih mampu mengangkat dari 6,5 persen ketika dia menerima tampuk pimpinan partai ke 12,5 persen itu sudah dua kali lipatnya," kata Agung.

Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto menegaskan akan kembali mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di partai beringin pada munas mendatang. Kepengurusan Airlangga akan berakhir pada Desember 2019.

Ia dipilih melalui musyawarah nasional luar biasa (munaslub) setelah ketum sebelumnya, Setya Novanto, tersangkut kasus korupsi yang ditangani KPK. "Insya Allah. Ada beberapa daerah sudah memberikan dukungan. Sudah hampir semua DPD sudah memberikan dukungan dan sikap," kata Airlangga di Istana Negara, Rabu (19/6) lalu.

Airlangga terbuka untuk bersaing dengan siapa pun dalam Munas Golkar mendatang, termasuk salah satunya dengan Bambang Soesatyo yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR. "Ya namanya Munas Golkar terbuka untuk publik," katanya.

BACA JUGA: Ikuti Analisis Berita-Berita Politik di Sini

(ed: agus raharjo)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA