Sunday, 6 Rabiul Awwal 1444 / 02 October 2022

Pilkada 2015

Gerindra Hindari Mahar Politik dalam Pilkada

Rabu 29 Jul 2015 20:03 WIB

Rep: C36/ Red: Indira Rezkisari

Revisi UU Pilkada. (dari kiri) Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menjadi pembicara saat diskusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).

Revisi UU Pilkada. (dari kiri) Peneliti LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menjadi pembicara saat diskusi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).

Foto: Republika/ Wihdan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan pihaknya memilih menjalin komitmen politik untuk mengatasi tawaran mahar dalam Pilkada.  Komitmen politik dinilai lebih menguntungkan partai secara jangka panjang.

"Jika ada tawaran mahar politik dari calon kepala daerah yang bukan dari kader partai, kami memilih untuk membuat komitmen yang harus disepakati oleh kedua belah pihak," ujar Riza saat dihubungi ROL, Rabu (29/7).

Kesepakatan, kata dia, harus jauh dari unsur balas budi seperti layaknya mahar politik. Kesepakatan dibatasi hanya dalam mendukung pendaftaran calon. "Intinya, kami memilih melakukan sinergi dengan calon-calon di daerah," tegas Riza.

Menurut dia, pilihan itu menguntungkan secara jangka panjang. Dalam Pilkada serentak 2015, Gerindra mentargetkan raihan suara dan sejumlah kursi yang berguna sebagai modal di gelaran Pemilu Legislatif dan Pilpres  beberapa tahun mendatang.

Meski menyatakan sanggup bersinergi, Riza menyatakan jika Gerindra tetap mengutamakan pencalonan kepala daerah yang berasal dari kader partai sendiri.   Dengan demikian, potensi mahar politik kecil kemungkinan terjadi.

Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA