Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

KPU: Pelaksanaan Pilkada di Papua tak Bisa Serentak

Rabu 27 Jun 2018 00:22 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Yudha Manggala P Putra

Distribusi logistik pilkada (ilustrasi).

Distribusi logistik pilkada (ilustrasi).

Foto: ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Gangguan keamanan dan kendala distribusi logistik menjadi penyebabnya.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisioner KPU Provinsi Papua Musa Sombuk mengatakan, pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2018 di Papua tidak bisa dilakukan secara serentak pada Rabu (27/6). Gangguan keamanan dan kendala distribusi logistik membuat pemungutan suara di beberapa kabupaten ditunda.

"Ada kabupaten yang belum bisa serentak melakukan pemungutan suara besok. Kabupaten Painai belum bisa melakukan pemungutan suara sebab ada penolakan dari masyarakat setempat," ujar Musa ketika dihubungi Republika, Rabu (26/6) malam.

Dia menjelaskan, massa hingga Selasa malam masih menduduki KPUD Kabupaten Painai. Karena diduduki massa, distribusi logistik untuk keperluan pemilihan Gubernur Papua dan Pemilihan Bupati Painai terhambat.

Massa yang berkumpul menolak pelaksanaan pilkada karena menolak salah satu paslon, yakni Hengki Kayame-Yehezkiel Tenouye yang dinyatakan bisa mengikuti pilkada. Sebelumnya, paslon ini dinyatakan tidak bisa mengikuti pilkada di Kabupaten Painai.

Penyebabnya, kata Musa, karena keduanya dinyatakan pailit. Dengan demikian, saat ini ada dua paslon yang bertarung di Pilkada Kabupaten Painai, yakni Hengki Kayame-Yehezkiel Tenouye dan Meki Nawipa-Oktapianus Gobai.

Musa menjelaskan, KPUD Kabupaten Painai masih melakukan negosiasi dengan massa. Jika negosiasi telah selesai, pemungutan suara segera bisa dilakukan.

Mereka berharap negosiasi nantinya tidak semakin alot sehingga pemungutan suara susulan di kabupaten itu segera bisa dilakukan pekan ini. "Kami harap segera selesai negosiasi, dan bisa segera pemungutan suara, untuk pemilihan gubernur Papua dan pemilihan bupati Painai. Sebab masih butuh waktu juga untuk distribusi logistik karena di Painai tidak bisa kalau tidak menggunakan jalur udara," ungkapnya.

Sementara itu, Pilkada Kabupaten Nduga juga tidak bisa digelar pada 27 Juni. Gangguan keamanan oleh masyarakat sipil bersenjata pada Senin (25/6) menyebabkan masyarakat khawatir dengan keamanan daerah itu.

Selain kekhawatiran masyarakat, logistik untuk beberapa distrik di Kabupaten Nduga juga belum semuanya disalurkan. Musa menyebut kondisi cuaca menghambat distribusi logistik di daerah itu. 

Selain di kedua kabupaten tersebut, KPU Provinsi Papua juga mencatat kendala distribusi logistik untuk  Kabupaten Tolikara dan  Kabupaten Deiyai. Hingga Selasa malam, logistik belum bisa tiba di semua distrik akibat terkendala kondisi cuaca.

Terkait dengan beberapa kondisi di atas, KPU Provinsi Papua akhirnya menyiapkan jadwal pemungutan suara secara susulan. Namun, kepastian jadwal itu belum bisa diputuskan.

"Masih menanti perkem kondisi selanjutnya. Apakah negoisasi dengan massa bisa cepat selesai atau kondisi cuaca sudah memungkinkan untuk bisa distribusi logistik dan segera bisa pemungutan suara," tambah Musa.

Sebagimana diketahui, pemungutan suara Pilkada Serentak 2018 akan digelar pada Rabu pagi hingga siang. Di Provinsi Papua, pilkada tidak hanya digelar di tingkat kabupaten. Dalam Pilkada tahun ini, Papua menggelar pemilihan gubernur dan pemilihan bupati di tujuh kabupaten.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA