Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Sabtu, 20 Safar 1441 / 19 Oktober 2019

Ratusan Petugas Amankan Penghitungan Suara di KPU Cirebon

Selasa 03 Jul 2018 20:19 WIB

Rep: Lilis Sri Handayani/ Red: Muhammad Hafil

Pilkada (ilustrasi)

Pilkada (ilustrasi)

Foto: berita8.com
Pengamanan dibagi menjadi tiga ring.

REPUBLIKA.CO.ID,   CIREBON – Ratusan petugas keamanan dari Polres Cirebo Kota siap mengamankan jalannya penghitungan suara pilkada serentak 2018, yang akan digelar di Kantor KPU Kota Cirebon, Rabu (4/7).

"Untuk pengamanan, 100 persen kami siap," tegas Kapolres Cirebon Kota, AKBP Roland Ronaldy, saat berbicara dalam Rapat Koordinasi Rencana Pengamanan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2018, di Aula Tribrata Mapolres Cirebon Kota, Selasa (3/7).

Selain anggota kepolisian, pengamanan juga melibatkan jajaran TNI. Adapun jumlah personil yang diturunkan sekitar 400 orang.

Roland menjelaskan, penjagaan akan dilakukan di sejumlah lokasi. Selain di Kantor KPU Kota Cirebon, penjagaan juga akan dilakukan di Kantor Panwaslu Kota Cirebon, Balai Kota Cirebon dan sekretariat bersama tim kampanye masing-masing pasangan calon.

Di Kantor KPU Kota Cirebon, pengamanan dibagi menjadi tiga ring. Ring satu, berlokasi di aula kantor KPU Kota Cirebon, pengamanan ring dua di halaman aula kantor KPU dan pengamanan ring ketiga berlokasi di sekitar KPU, yakni di Jalan Kebumen, Lapangan Kebumen dan Jalan Yos Sudarso.

"Kami berharap perhitungan suara dapat berjalan dengan lancar dan aman," tutur Roland.
 
Dalam kesempatan yang sama, Pj Wali Kota Cirebon, Dedi Taufik, mengapresiasi pelaksanaan pilkada serentak di Kota Cirebon yang sudah berjalan dengan aman dan lancar. Hingga kini, kondusivitas di daerah pun terus terjaga.

"Kita ikuti saja aturan yang berlaku yang sudah diatur oleh PKPU,’’ kata Dedi.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Cirebon, Emirzal Hamdani, mengakui pelaksanaan pilkada serentak pada 27 Juni 2018 di Kota Cirebon belum sempurna. Dia menilai, kinerja KPU di tingkat kelurahan dan kecamatan belum maksimal karena kurangnya kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan banyaknya beban tugas yang dikerjakan.

"Seandainya ada oknum dari KPU dan jajaran kami yang melanggar aturan atau terindikasi melakukan kecurangan, kami siap untuk ditindaklanjuti atau dibawa ke ranah hukum," kata Emirzal. 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA