Sunday, 19 Jumadil Akhir 1440 / 24 February 2019

Sunday, 19 Jumadil Akhir 1440 / 24 February 2019

Jika Bertujuan Kampanye, Gerakan #2019GantiPresiden tak Etis

Selasa 10 Apr 2018 01:11 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Andri Saubani

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang dengan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Ketua KPU Arief Budiman (kiri) berbincang dengan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri Suhajar Diantoro saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/3).

Foto: Republika/Prayogi
Bawaslu mengatakan belum ada aturan melarang gerakan #2019GantiPresiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro,mengatakan jika gerakan #2019GantiPresiden, memang bertujuan untuk kampanye, maka hal tersebut melanggar etika kampanye pemilu. Pihaknya menegaskan jika kampanye oleh parpol harus tetap memperhatikan etika politik.

Menurut Suhajar, parpol merupakan jembatan penghubung antara masyarakat dengan pemerintah. Karena itu, ada sejumlah pertimbangan etika yang harus diingat oleh parpol.

"Karenanya, parpol dalam menyampaikan visi,dan misi itu punya etika politik, " tegas Suhajar dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR, Senin (9/4).

Dia melanjutkan, jika saat ini ada gerakan #2019GantiPresiden dan memang bertujuan untuk berkampanye, maka gerakan ini tidak etis dilakukan. "Kalau yang tadi itu dimaksudkan untuk kampanye, maka tidak boleh. Secara etika tidak boleh," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan, mengatakan belum ada aturan yang melarang gerakan #2019GantiPresiden. KPU juga belum memiliki aturan yang menegaskan batasan larangan atau pedoman terhadap gerakan semacam itu.

"Hal tersebut belum diatur (dalam aturan Bawaslu). Sementara, saat ini juga belum ada pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres), belum juga ada penet capres-cawapres. Maka saya kira belum ada aturan larangannya," ujar Abhan.

Sebagaimana diketahui, GrupWhatsApp #2019GantiPresiden digagas oleh Neno Warisman. Dalam tiga hari saja, muncul 100 WhatsApp Group (WAG) yang mendiskusikan dan mendukung aksi tersebut.

Kehadiran grup itu pun memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian kalangan berpendapat grup yang viral di internet itu sebagai gerakan makar untuk menggulingkan pemerintah.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA