Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Saturday, 20 Safar 1441 / 19 October 2019

Mendagri: Pendidikan Politik Jangan Memancing Kekerasan

Senin 30 Apr 2018 23:18 WIB

Red: Ratna Puspita

Mendagri Tjahjo Kumolo hadir pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4).

Mendagri Tjahjo Kumolo hadir pada Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi LHKPN Pasangan Calon Kepala Daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (17/4).

Foto: Republika/Edi Yusuf
Jangan membangun pendidikan politik pada sebuah proses yang tidak mendidik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengajak seluruh elemen bangsa untuk memberikan pendidikan politik secara dewasa kepada masyarakat. Dia mengatakan pendidikan politik sebaiknya tidak dibangun pada sebuah proses yang dapat memancing kekerasan.

Dia mengatakan jangan membangun pendidikan politik pada sebuah proses yang tidak mendidik. Apalagi, dia mengatakan, membangunnya pada sebuah proses yang memancing kekerasan. 

"Saya kira marilah kita memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat yang dewasa. Pilihan pilpres kan pada tahap mekanisme kampanye dan hari H pemilihan,” ujar Tjahjo seusai mendampingi Presiden Joko Widodo membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 di Jakarta, Senin (30/4).

Pernyataan Tjahjo menyikapi adanya perlakuan intimidasi yang dilakukan sekelompok orang yang mengenakan kaus bertuliskan #2019gantiPresiden terhadap sejumlah orang yang mengenakan kaus bertuliskan #DiaSibukKerja bergambar seseorang menyingsingkan lengan baju. Kejadian terjadi ketika kegiatan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day, di Jakarta, Ahad (29/4).

Tjahjo menilai masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya. Namun, dia berharap penyampaian pendapat dilakukan secara arif dan dewasa.

"Soal orang suka atau tidak suka, atau punya pilihan nanti, silahkan. Itu kan masih lama, tahap kampanye belum, tahap pengumuman calon belum," kata Tjahjo.

Tjahjo melihat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah cukup mengantisipasi munculnya intimidasi semacam itu. Kementerian Dalam Negeri sendiri melalui Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik terus melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak terpancing.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA