Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Politisi PAN: Usut Penyandang Dana Insiden Sembako Monas

Kamis 03 May 2018 21:08 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bilal Ramadhan

Orang tua dari korban tewas dalam acara bagi-bagi sembako di Monas, melaporkan Ketua Panitia Acara Untukmu Indonesia ke Bareskrim KKP Gambir Jakarta Pusat, Rabu (2/5), didampingi kuasa hukumnya.

Orang tua dari korban tewas dalam acara bagi-bagi sembako di Monas, melaporkan Ketua Panitia Acara Untukmu Indonesia ke Bareskrim KKP Gambir Jakarta Pusat, Rabu (2/5), didampingi kuasa hukumnya.

Foto: Republika/Rahma Sulistya
Chandra katakan polisi harus usut bukan hanya penyelenggara tapi penyandang dananya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi PAN mengecam keras insiden pembagian sembako maut di Monas yang mengakibatkan tewasnya dua orang anak akibat terinjak-injak. PAN meminta aparat keamanan tidak tinggal diam, segera mengusut siapa otak dan penyandang dana acara tersebut.

"Polisi perlu mengusut tuntas atas insiden ini, bukan hanya penyelenggaranya tapi juga otak dan penyandang dananya," kata Bendahara DPP PAN, Chandra Tirta Wijaya dalam konferensi pers di kantor DPP PAN, Kamis (3/5).

Ia berharap polisi tak sekedar mengejar nama panitia. Dan persoalan ini diharap agar tidak hanya selesai dengan uang duka kepada keluarga korban. "Harus dicari siapa yang bertanggung jawab dan diproses hukum," ujarnya.

Ia meminta kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seharusnya juga tidak hanya tinggal diam. Karena penyelenggara acara pembagian sembako di Monas ini izin dari pemprov disalahgunakan panitia.

Dimana awalnya adalah izin festival menjadi perayaan ibadah dan pembagian sembako. Untuk itu ia mengusulkan termasuk di Pemda DKI perlu dibentuk tim independen untuk menyelidiki penyalahgunaan izin ini.

"Karena banyak di pemda yg lepas tangan atas insiden ini. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak pihak yg tidak bertanggung jawab," paparnya.

Tak sekedar diselesaikan dg uang duka tp dicari siapa yg bertanggung jawab dan diproses hukum. Termasuk di pemda dki perlu dibentuk tim independen utk menyelidiki ini karena banyak di pemda yg lepas tangan atas insiden ini. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh pihak pihak yg tidak bertanggung jawab.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA