Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Saturday, 18 Jumadil Akhir 1440 / 23 February 2019

Politikus Gerindra: Jangan Ada Negosiasi dengan Separatisme

Selasa 04 Dec 2018 16:12 WIB

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung

Foto: DPR RI
Asril menilai sudah saatnya aparat keamanan menindak tegas kelompok separatisme.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Tanjung mengingatkan pemerintah untuk tidak bernegosiasi dengan kelompok separatisme yang mengacau di Indonesia. Pernyataan ini menyusul penembakan 31 pekerja pembangunan jalan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

"Tidak ada, negosiasi dengan siapa? Ini negeri kita kok, apa kalian mau Papua, kayak mereka gitu? Kita berapa darah-darah. Nggak ada negosiasi, sama siapa, kita amankan negeri kita," kata politikus Partai Gerindra ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Asril menilai sudah saatnya aparat keamanan menindak tegas kelompok separatisme yang mengancam keamanan negara. Ia pun menilai tidak tepat jika terus membiarkan kelompok separatis melakukan aksi-aksi tersebut.

"Kita menyalahkan kelompok kriminal bersenjata, ya kerjaannya gitu, bagaimana menghancurkan kita. Kita kadang takut bertindak dengan keras, dengan proporsional, terukur, kadang kita masih mikir-mikir kita takut melanggar HAM," kata Asril.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, bahkan aparat sebaiknya tidak perlu khawatir bertindak karena terbatas oleh hak asasi manusia (HAM). Sebab, kelompok separatis itu juga telah mengabaikan HAM para pekerja.

"Siapa yang bilang melanggar HAM? Ini hanya 2-3 orang mengamankan negara selesai, bukan melanggar HAM. Kecuali melanggar HAM itu sia-sia, tidak ada orang apa-apa dipanggil dibunuh, itu kalau kita diserang ini negeri kita loh. Ini perlu dipikirkan," katanya

Mantan kepala staf Kostrad ini pun tak segan menyebut aparat keamanan kecolongan atas terjadinya penembakan 31 pekerja oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KBB) tersebut. Ia pun mempertanyakan kinerja aparat keamanan yang tidak siap dalam mengamankan pekerjaan pembangunan jalam trans Papua.

Apalagi, pembangunan tersebut berada di daerah rawan. "Kenapa kita kecolongan, bisa bilang kecolongan, kenapa TNI/polisi kok nggak siap kelihatannya, pekerja di daerah-daerah rawan nggak ada pengamanannya, 31 meninggal itu nggak main-main itu," ujar Asril.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA