Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

Monday, 18 Rajab 1440 / 25 March 2019

Anies Apresiasi Dukungan Moral Terkait Kasusnya di Bawaslu

Sabtu 12 Jan 2019 05:12 WIB

Red: Andri Saubani

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Anies diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelangggaran saat acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada akhir 2018 lalu.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mendatangi Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (7/1). Anies diperiksa Bawaslu terkait dugaan pelangggaran saat acara rapat koordinasi nasional Partai Gerindra pada akhir 2018 lalu.

Foto: Republika/Dian Erika Nugraheny
Bawaslu telah menghentikan pengusutan kasus pose dua jari Anies Baswedan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengapresiasi tanggapan masyarakat berupa dukungan moral terkait kasus pose dua jari sehingga menyebabkan dirinya diperiksa Bawaslu RI di Jakarta Pusat. Pada Jumat (11/1), Bawaslu Kabupaten Bogor telah resmi pengusutan kasus Anies.

"Saya mengapresiasi semua respons masyarakat dan kita semua berharap pemilu pilpres lebih fokus pada hal-hal substantif. Bukan hal-hal yang minor seperti ini," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat.

Hal tersebut terkait banyaknya komentar dukungan pada Anies di media sosial yang menyatakan langkah yang dilakukan dianggap tidak adil. Sementara, ada beberapa kepala daerah yang mengacungkan jari sebagai dukungan kepada pasangan nomor 01, Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin dan belum dipanggil Bawaslu.

Menurut dia, seharusnya pilpres lebih fokus pada hal-hal substantif karena akan menentukan arah perjalanan bangsa. Hal-hal seperti dialaminya sebenarnya tak perlu menjadi fokus percakapan.

"Tapi sekarang, malah jadi fokus percakapan, harusnya nggak usah," kata Anies.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah, mengatakan, pihaknya memutuskan menghentikan kasus dugaan pelanggaran kampanye pose dua jari Anies Baswedan. Bawaslu menyebut kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana.

"Berdasarkan rapat kedua di sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu Bogor, Polres Bogor dan Kejaksaan, memutuskan bahwa kesimpulannya laporan yang dilaporkan yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor (Anies Baswedan)  tidak memenuhi unsur, sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," ujar Irvan ketika dihubungi wartawan, Jumat (10/1) malam.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA