Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Wednesday, 24 Safar 1441 / 23 October 2019

Tak Sepakat dengan Prabowo, Jokowi: Gaji PNS Sudah Cukup

Jumat 18 Jan 2019 04:16 WIB

Red: Andri Saubani

Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

Capres Nomor urut 01 Joko Widodo bersalaman dengan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto usai debat pertama pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 di Jakarta, Kamis (17/1).

Foto: Republika/Prayogi
Tema gaji birokrat diangkat dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden (capres) nomor urut 1 Joko Widodo (Jokowi) tidak sepakat dengan pendapat Prabowo bahwa gaji birokrat di Indonesia terlalu kecil, karena menurut Jokowi gaji birokrat sudah cukup. Hal itu disampaikan Jokowi pada debat perdana Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1) malam.

"Kita tahu gaji ASN atau PNS kita sekarang ini cukup, dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, saat ini yang paling penting adalah perampingan birokrasi dan sistem manajemen SDM aparatur negara yang terbaik. "Sistem rekrutmen putra putri terbaik bangsa harus baik, kemudian sistem mutasi dan promosi sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan integritas, sesuai dengan prestasi, dan sesuai dengan pengawasan internal yang kuat," tutur Jokowi.

Jokowi menambahkan, bahwa lingkungan internal dalam birokrasi memiliki peran yang sangat penting, selain juga pengawasan eksternal dari masyarakat yang bersih. Sebelumnya, Prabowo menyatakan, bahwa penghasilan para pegawai negeri yang terlalu kecil merupakan akar masalah birokrasi di Indonesia. Karena penghasilan yang kecil tersebut, maka Prabowo akan meningkatkan penghasilan aparatur negara atau birokrat dengan uang yang didapat dari meningkatkan rasio perpajakan dari 10 persen menjadi 16 persen.

Prabowo juga mengatakan, salah satu cara meminimalkan korupsi di kalangan pejabat adalah dengan menaikkan gaji kepala daerah. Menurut Prabowo, perlu ada terobosan dengan menaikkan gaji kepala daerah, pejabat daerah dan pejabat negara untuk meminimalkan perilaku korupsi.

"Jadi, saya kira seorang kepala pemerintah, eksekutif, kalau benar-benar niat memperbaiki itu, kita harus segera berani melakukan terobosan-terobosan supaya penghasilan pejabat publik itu sangat besar," kata Prabowo.

Dalam tema debat tentang korupsi dan terorisme, Prabowo menjawab pertanyaan di amplop A, yakni "Untuk menduduki jabatan publik seringkali dibutuhkan biaya yang sangat tinggi sehingga setelah menduduki jabatan, perilaku korupsi tidak terhindarkan. Apa strategi anda untuk mengatasi politik berbiaya tinggi ini?"

Prabowo juga mengatakan perlu ada langkah konkret dan praktis untuk menghindarkan perilaku koruptif di kalangan pejabat daerah. Dia menyoroti gaji kepala daerah yang kecil itu dapat memicu gubernur, bupati dan wali kota untuk korupsi.

"Bagaimana bisa seorang gubernur gajinya hanya Rp 8 juta, kemudian dia mengelola provinsi umpamanya Jawa Tengah, yang lebih besar dari Malaysia, dengan APBD yang lebih besar. Jadi, ini hal-hal yang tidak realistis," kata Prabowo.

Selain itu, dia mengatakan biaya kampanye di media massa juga perlu ditiadakan sehingga pemilu dan pilkada di Indonesia berbiaya murah. "Kita potong semua kebutuhan-kebutuhan kampanye. Sebagai contoh, TV adalah milik rakyat, dunia maya, jadi tidak boleh kita terlalu banyak bayar untuk muncul di TV, demikian juga radio, demikian juga baliho-baliho di kota-kota itu," ujarnya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA