Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Jokowi Sebut Pemerintahnya tidak Bagi Lahan Milik Prabowo

Ahad 17 Feb 2019 22:22 WIB

Red: Nidia Zuraya

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto (kanan) disaksikan Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersiap mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Pemerintah sudah membagikan konsesi lahan hutan sosial hingga hak ulayat 2,6 juta ha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut pemerintahnya tidak ikut membagikan sejumlah hektare lahan kepada calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Jokowi saat menanggapi Prabowo terkait pemberian konsesi lahan guna mewujudkan reforma agraria dalam Debat Capres 2019 Putaran kedua di Jakarta, Ahad (17/2) malam.

Jokowi menegaskan pembagian konsesi lahan di era pemerintahannya dilakukan hanya bagi rakyat berekonomi sulit agar bisa menjadi aset produktif. "Pembagian yang saya sampaikan sebesar 2,6 juta hektare itu agar produktif, kami tidak berikan ke perusahaan yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan luas di Kaltim sebesar 220 ribu hektare dan di Aceh tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin sampaikan pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," ujarnya.

Calon petahana itu menuturkan, dalam dua tahun terakhir, pihaknya telah membagikan konsesi lahan lewat kehutanan sosial hingga hak ulayat sebanyak 2,6 juta hektare dari 12,7 juta hektare lahan yang telah disiapkan.

"Kita juga mendampingi mereka agar tanah-tanah ini jadi produktif. Ada yang ditanami kopi, buah, jagung. Artinya kami tidak hanya berikan konsesi lahannya tapi juga mendampingi agar tanahnya bisa produktif," ujarnya.

Selain itu, Jokowi menyebut pihaknya telah membagikan 5 juta sertifikat tanah kepada rakyat miskin pada 2017. Sedangkan pada 2018, jumlah sertfikat yang diberikan lebih dari 7 juta sertifikat.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, pemberikan sertifikat tanah dilakukan agar rakyat memiliki hak hukum atas tanah yang mereka miliki. "Sertifikat ini bisa digunakan untuk jaminan dan akses permodalan ke bank. Dengan demikian, sisi akses keuangan juga mereka miliki. Ini fungsi redistribusi aset dan ini akan terus kami lakukan," ujarnya.

Debat capres putaran kedua ini diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/2) malam, yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB.

Tema yang diangkat pada debat kedua tersebut adalah infrastruktur, energi dan pangan, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup. 


Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA