Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Jokowi: Kalau Debat Dilaporkan, Nggak Usah Ada Debat Saja

Senin 18 Feb 2019 18:38 WIB

Red: Andri Saubani

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

Capres nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) menyampaikan pendapatnya saat mengikuti debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Jokowi dilaporkan ke Bawaslu karena dinilai menyerang Prabowo saat debat.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Calon presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak usah ada debat jika sedikit-sedikit peristiwa dalam debat diancam untuk dilaporkan kepada Bawaslu. Jokowi dan Prabowo Subianto pada Ahad (17/2) malam telah melalui debat kedua Pilpres 2019.

"Ya debat yang lalu saya dilaporkan, kalau debat dilaporkan enggak usah debat saja," kata Joko Widodo (Jokowi) sambil tertawa saat ditanya wartawan di Tangerang, Senin (18/2).

Pada kesempatan itu, ia melepas kontainer kopi ekspor ke-250.000 dari PT Mayora Indah Tangerang ke Filipina. Jokowi mengaku tak habis pikir mengapa setiap kali selesai debat ada saja materi atau peristiwa setelahnya yang diancam akan dilaporkan ke Bawaslu.

"Debat kok dilaporkan, kok bagaimana? Kan sudah ada Ketua Bawaslu dan Komisioner Bawaslu di situ," katanya.

Kehadiran mereka, menurut Jokowi, cukup menjadi kontrol bagi capres selama pelaksanaan debat berlangsung. "Ya kalau kira-kira enggak anu pasti dibisikin, enggak kok," katanya.

Pada Senin siang, Tim Advokasi Indonesia Bergerak melaporkan capres Jokowi ke Bawaslu. Laporan ini terkait dugaan serangan personal kepada capres Prabowo Subianto saat debat pada Ahad malam.

Kuasa hukum pelapor, Djamaluddin Koedoeboen, mengatakan, yang disampaikan Jokowi diduga menyerang pribadi dan mengarah kepada fitnah. "Apa yang beliau sampaikan bertentangan dengan pasal 280 ayat (1) huruf c UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2018. Sehingga menurut hemat kami karena beliau saat ini juga adalah seorang pejawat sehingga tentu harus kita luruskan sebab publik juga tahu terhadap siapapun termasuk pejawat bilamana melanggar aturan harus diproses secara hukum," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, dalam debat pada Ahad (17/2) malam, Jokowi menyampaikan bahwa Prabowo memiliki lahan seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah. Djamaluddin menganggap serangan secara pribadi ini sudah yang kedua kali dilakukan Jokowi kepada Prabowo.

"Yang pertama soal caleg koruptor. Itu sangat tidak baik sekali untuk seorang calon presiden seperti itu. kami pikir hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Makanya kami semalam itu kami ada pembicaraan semestinya kami boikot itu acara debat kemarin," tegasnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA