Tuesday, 19 Rajab 1440 / 26 March 2019

Tuesday, 19 Rajab 1440 / 26 March 2019

Ini Jawaban Jokowi Atas Tudingan Sudirman Said Soal Freeport

Kamis 21 Feb 2019 00:01 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/Febrianto/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo

Presiden Joko Widodo

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Jokowi tegaskan pertemuan dengan Bos Freeport tidak dilakukan diam-diam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah tudingan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said soal pertemuan 'rahasia' antara ia dengan bos Freeport saat itu, James Moffet.

Jokowi menegaskan, pertemuan yang terjadi pada Oktober 2015 lalu tidak dilakukan secara 'diam-diam' atau terlihat tidak 'normal' seperti yang dijelaskan oleh Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandiaga tersebut.

"Diam-diam gimana? Pertemuan bolak-balik. Kalau pertemuan pasti ngomong nggak diam-diaman. Ada-ada saja. Ya biasa lah. Ketemu dengan pengusaha ya biasa saja, ketemu konglomerat biasa saja," kata Jokowi, Rabu (20/2).

Jokowi juga menganggap pertemuannya dengan James Moffet saat itu terbilang wajar karena menyangkut negosiasi tentang perpanjangan kontrak PT Freeport. Bahkan, kata ia, pertemuan dengan CEO Freeport Richard Adkerson pun sering dilakukan dalam beberapa waktu terakhir menyangkut persoalan divestasi saham.

Jokowi menegaskan posisi Indonesia sejak awal proses negosiasi adalah memiliki mayoritas saham Freeport. "Ya perpanjangan, dia kan minta perpanjangan. Pertemuan bolak-balik memang yang diminta perpanjangan, terus apa? Sejak awal saya sampaikan, bahwa kita memiliki keinginan itu (untuk menguasai 51 persen saham), masa nggak boleh," katanya.

Baca juga, Ribuan Pegawai Dirumahkan Jokowi akan Panggil PT Freeport.

Pernyataan Jokowi menjawab tudingan Sudirman Said yang membeberkan 'cerita masa lalu' saat  masih berada di lingkaran pemerintahan. Penjelasan Sudirman Said menyangkut surat tertanggal 7 Oktober 2015 yang saat itu disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.

"Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” kata Sudirman dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/2).

photo

PT. Freeport

Mantan Menteri ESDM itu juga membantah bahwa ia yang menginisiasi surat tersebut. Menurutnya surat tersebut bisa keluar jika diperintahkan oleh presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia juga menceritakan kronologis sehari sebelum adanya surat tersebut ESDM ke PT Freeport Indonesia.

"Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelepon ajudan Presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa Pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 08.30 WIB saya datang ke istana. Kemudian duduk 5 sampai 10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak Presiden," tutur Sudirman.

Baca juga, Pemerintah Kembali Perpanjang Kontrak Freeport di Indonesia.

Sementara itu sebelum dirinya masuk ke ruangan kerja, ia dibisiki melalui asisten pribadi presiden bahwa pertemuan itu seolah-olah tidak pernah ada. Asisten tersebut mengungkapkan hal tersebut dilakukan semata-mata agar publik tahu.

Ia pun menuruti pesan yang disampaikan asisten pribadi Presiden. Kemudian Sudirman masuk ke dalam ruang rapat di Istana Negara. Sesampainya di ruangan rapat, Sudirman merasa sangat kaget bahwa di dalam sudah ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc.

"Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan 'tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'. Baik," kata Sudirman menceritakan apa yang disampaikan Jokowi.

Di pertemuan itu, Moffet juga menyampaikan draft tentang kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Namun, Sudirman enggan mengubris draft tersebut. Mantan calon wakil gubernur Jawa Tengah pun memilih membuat draft yang posisinya lebih menguntungkan Indonesia.

"Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draft-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draft yang melindungi kepentingan republik," kata dia.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA