Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Wednesday, 17 Safar 1441 / 16 October 2019

Golkar Harus Kembali ke Ideologi Kekaryaan dan Gotong Royong

Kamis 14 Apr 2016 22:47 WIB

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Bayu Hermawan

Partai Golkar

Partai Golkar

Foto: .

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Mohammad Hailuki, menyarankan, Partai Golkar harus tetap mempertahankan <i>khittah</i>nya sebagai kekaryaannya. Hal ini terkait rencana penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada Mei mendatang.

Sebelumnya, panitia pengarah Munaslub Partai Golkar berencana untuk menerapkan kebijakan setoran terhadap para bakal calon ketua umum. Hailuki pun menilai, kebijakan ini malah semakin membuat Golkar menampilkan diri sebagai partai yang didentik dengan politik transaksional.

Padahal, dalam forum tertinggi partai politik, baik itu kongres ataupun munas, pada bakal calon ketua umum harus beradu gagasan atau ide yang sesuai dengan ideologi partai.

''Golkar mesti bisa mereformasi diri jangan lagi menampilkan diri sbgi partai konglomerat yg identik degan politik transaksional dan <i>high cost</i>,'' ujarnya kepada <i>Republika.co.id</i>, Kamis (14/3).

Untuk itu, ia menyarankan Golkar harus bisa kembali ke <i>khittah</i> kekaryaannya dan kembali menampilkan kekuatan ideologi gotong royong. Pada dasarnya, berdasarkan sejarah pembentukannya, Golkar terdiri dari organisasi trikarya, yaitu Kosgoro, MKGR, dan Soksi. Ideologi inilah yang seharusnya dipertahankan oleh seluruh kader Partai Golkar, termasuk para elit partai.

''Garis perjuangan dari tiga organisasi ini kan adalah gotong royong dan kekeluargaan, bukan transaksional,'' kata peneliti dari Centre for Indonesia Political and Social Studies (CIPSS) tersebut.

Selama Partai Golkar tidak kembali ke ideologi kekaryaan dan gotong royong, lanjut Hailuki, maka sulit bagi Partai Golkar untuk bisa melepaskan diri dari politik-politik transaksional.

"Selama Golkar tidak kembali ke <i>khittah</i> gotong royong, maka syarat apapun yang diterapkan dalam kongres atau munas tidak bisa menghilangkan pola-pola transaksional,'' ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA