Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

BNPT Sebut Pelibatan TNI untuk Tindak Teroris Situasional

Kamis 28 Sep 2017 09:10 WIB

Rep: Santi Sopia/ Red: Andi Nur Aminah

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (10/4).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Senin (10/4).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan pelibatan TNI dalam penindakan terorisme akan diatur secara proporsional. Pemerintah menyetujui pelibatan TNI yang kemudian akan masuk dalam revisi UU Terorisme.

"Lihat dari situasional dari instansi terkait. Kita feeding dari hal-hal informasi dan langkah-langkah dan kewenangan masing-masing (instansi)," kata Suhardi di Jakarta, Kamis (28/9).

Suhardi mengatakan dalam revisi UU Terorisme akan mengatur peran kementerian/lembaga baik dalam penindakan maupun pencegahan terorisme. Selama ini UU Terorisme mengatur peran BNPT maupun Polri dalam hal ini Densus 88.

"Ya nanti ada masing-masing, penindakan siapa, pencegahan siapa. Nanti ada deputi pencegahan, dari Kopasus, pencegahan masing-masing (TNI-Polri)," lanjutnya.

Untuk BNPT, dia menyebut ada tiga kewenangan. Seperti strategi dan program, efektivitas dari hulu sampai hilir dan task force dalam tindakan pencegahan. BNPT jugalah yang akan mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga. "Penindakan masing-masing, law inforcement siapa? Densus 88," tambahnya.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA