Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Sunday, 13 Syawwal 1440 / 16 June 2019

Saran Jimly Agar DPR tak Bungkam Kritik

Rabu 21 Feb 2018 20:49 WIB

Red: Ratna Puspita

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie  memberikan keterangan kepada media dalam acara diskusi media dialektika di Jakarta, Rabu (21/2).

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie memberikan keterangan kepada media dalam acara diskusi media dialektika di Jakarta, Rabu (21/2).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
DPR sebagai institusi harus dibedakan dengan anggota parlemen sebagai individu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyarankan Dewan Perwakilan Rakyat untuk tidak membungkam kritik lewat instrumen Undang-Undang MD3. Jimly menyarankan siapapun untuk membedakan DPR sebagai institusi dan anggota parlemen sebagai individu. 

Institusi tidak memiliki perasaan sementara anggota memiliki perasaan sebagai manusia. "Jabatan Ketua DPR itu institusi, kalau Bambang Soesatyo itu individu. Yang punya perasaan Bamsoet, kalau dia merasa dikritik dan tidak menerimanya maka mengadulah ke polisi, begitu caranya, bukan dengan undang-undang antikritik," kata dia di Jakarta, Rabu.

Dengan kata lain, Jimly menyoroti DPR yang seharusnya tidak menghidupkan pasal-pasal yang membungkam kritik rakyat lewat revisi UU MD3. Sebaiknya, jika personal merasa dirugikan dengan kritik bisa melaporkannya kepada penegak hukum.

Jimly yang pernah menjadi pejabat negara di MK mengatakan mendapat kritik merupakan hal yang biasa. Semakin tinggi jabatan seseorang maka semakin rentan terkena kritik.

"Kita harus siap jangan hanya menikmati hak sebagai pejabat tinggi. Namun, risiko kritik itu ada. Kritik itu kerap sifatnya emosional. Mana ada orang yang budaya kritiknya feodal menggunakan kata yang sopan santun," kata dia.

Masalahnya, lanjut dia, lewat revisi UU MD3 yang telah disetujui DPR dapat menyeret siapa saja yang melancarkan kritik dianggap melakukan penghinaan. Jika seperti itu maka undang-undang itu dapat menjadi pasal karet yang bisa menyeret kritik siapa saja sebagai bentuk penghinaan.

Jimly mengatakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan warisan pemerintahan Belanda. Saat itu, di dalam KUHP terdapat undang-undang yang melarang penghinaan terhadap pemerintah. Perlahan pasal itu dihilangkan di zaman Indonesia kini agar tidak membungkam kritik di negara demokrasi.

Jika pasal penuntutan penghinaan kembali dihidupkan, kata dia, maka Indonesia seperti kembali pada masa KUHP dibuat yaitu di masa penjajahan Belanda pada 1 Januari 1918. KUHP saat itu digunakan Belanda untuk meredam suara rakyat Indonesia yang dijajah. 

"Karena itu pasal penghinaan presiden itu sudah kita hapus. Di negara Eropa ada pasal soal itu tapi seabad tidak dipraktikkan. Maka sekarang kita bangun peradaban besar Indonesia agar bisa membedakan perasan pribadi dengan sikap institusi. Institusi tidak ada perasaan," kata dia.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA