Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Perang Tagar Pilpres, Bawaslu Keluarkan Instruksi Awasi CFD

Senin 30 Apr 2018 23:37 WIB

Red: Andri Saubani

Peserta Aksi 2019 Ganti Presiden membentangkan spanduk di hari bebas kendaraan bermotor di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (29/4).

Peserta Aksi 2019 Ganti Presiden membentangkan spanduk di hari bebas kendaraan bermotor di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Ahad (29/4).

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Instruksi ini terkait dengan adanya upaya kampanye terselubung di ruang terbuka.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu RI menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengawasan kegiatan car free day (CFD) dan kegiatan publik lainnya. Instruksi ini terkait dengan adanya upaya kampanye terselubung di ruang terbuka.

"Kami meminta dan menginstruksikan kepada bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi pelaksanaan CFD dan bekerja sama dengan pemda setempat," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu Pusat Jakarta, Senin (30/4) malam.

Ia mengatakan, pelaksanaan hari bebas dari kendaraan bermotor seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan. "Kami harapkan pelaksanaan CFD itu sesuai dengan peraturan perundangan, sesuai dengan pergub dan peraturan kepala daerah yang berlaku, sebagai arena kebersamaan masyarakat dan kegiatan olahraga, serta sosialisasi," katanya.

Hal itu disampaikan Bagja guna menanggapi insiden saling intimidasi antarkelompok yang mengatasnamakan dua pendukung dan non-pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dua kelompok tersebut mengenakan atribut kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja dan berorasi menyerupai kampanye pilpres.

Terkait dengan hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan insiden intimidasi saat CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta itu terjadi sebagai dampak dari ketidakjelasan aturan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Janganlah terjadi itu. Inilah sulitnya memang, kalau kampanye itu (dilakukan, red.) sebelum pemilu. Itu tidak ada aturannya, justru tidak ada aturannya. Kalau masa kampanye ada aturannya. Ya ini salah," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Wapres juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bertindak intimidatif apabila bertemu dengan orang atau kelompok yang berbeda pendapat dan pilihan politik. "Ya janganlah terjadi katakanlah kampanye sebelum waktunya. Ini belum waktunya, sudah mulai ada nuansa kampanye, apalagi ada semacam intimidasi. Kalau itu benar terjadi, karena saya sendiri tidak lihat kan, ya jangan terjadi itu," ujarnya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA