Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Friday, 19 Safar 1441 / 18 October 2019

Ini Penjelasan Yudi Latif Mundur Sebagai Kepala BPIP

Jumat 08 Jun 2018 09:53 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Esthi Maharani

Yudi Latif

Yudi Latif

Yudi beralasan dirinya mundur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA- Yudi Latif mengumumkan pemunduran dirinya dari jabatan sebagai kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Yudi beralasan dirinya mundur agar adanya penyegaran kepemimpinan baru di BPIP.

"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," kata Yudi melalui keterangan tertulis yang dimuat di laman resmi kampus Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Jumat (8/6).

Yudi diketahui adalah pejabat kepala BPIP sejak lembaga tersebut masih bernama Unit Kerja Presiden-Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) sejak 7 Juni 2017. UKP-PIP kemudian bertransformasi menjadi BPIP sejak 28 Februari 2018 ini. Yudi mengundurkan diri terhitung sejak Kamis (7/6), tepat setahun sejak dirinya dilantik menjadi kepala BPIP.

Dalam keterangan tertulis tersebut, Yudi menjelaskan, BPIP tidak punya kewenangan eksekusi secara langsung. Sehingga, Yudi merasa masih sedikit yang bisa dikerjakan oleh BPIP dari sekian banyak tanggung jawab yang mereka emban.

Guru besar yang pernah belajar di Universitas Padjadjaran dan Universitas Nasional Indonesia itu mengatakan bahwa setelah setahun berjalan, BPIP baru menghabiskan anggaran senilai Rp 7 miliar. Anggaran itu ada setelah pengajuan lewat angaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) yang menginduk kepada Sekretariat Kabinet (Setkab).

Selain kendala keuangan, kinerja BPIP sempat terhambat karena, kata Yudi, para Dewan Pengarah dan anggota BPIP merasa lembaga tersebut tidak memiliki hak keuangan. Sebab, hal tersebut harus menunggu peraturan presiden (perpres).

Karena itulah, lanjut Yudi, para Dewan Pengarah BPIP berpikir untuk menukar bentuk dari UKP-PIP menjadi BPIP. Sehingga, BPIP menjadi badan tersendiri agar kewenangannya tidak lagi terbatas. Namun, kenyataannya, menurut Yudi, pergantian dari UKP-PIP menjadi BPIP memakan waktu karena banyaknya prosedur yang harus dilalui.

Yudi menjelaskan, dari sekian banyaknya kendala yang dihadapi BPIP, bukan berarti para pengurusnya tidak mengejakan apa-apa. Ia mengaku para anggota BPIP tetap semangat melaksanakan tugas untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila ke seluruh pelosok Tanah Air yang terkadang melewati batas jam kerja.

"Dengan mengatakan kendala-kendala tersebut tidaklah berarti tidak ada yang kami kerjakan. Setiap hari ada saja kegiatan kami di seluruh pelosok Tanah Air, bahkan sering kali kami tak mengenal waktu libur," ujar Yudi.

Ia menyebutkan, serangkaian kegiatan BPIP yang sudah terlaksana merupakan inisiatif dari program pembudidayaan Pancasila dari lembaga negara lainnya. Untuk itu, Yudi berterima kasih kepada pihak-pihak yang selalu aktif menanamkan Pancasila ke dalam kehidupan masyarakat. Yudi mengakui bila terdapat masih banyak kekurangan dari penyelenggaraan BPIP selama tahun ini, itu murni kesalahannya sebagai kepala.

"Saya mohon pamit. Segala yang lenyap adalah kebutuhan bagi yang lain, (itu sebabnya kita bergiliran lahir dan mati). Seperti gelembung-gelembung di laut berasal, mereka muncul, kemudian pecah, dan kepada laut mereka kembali," kata Yudi.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA