Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Soal Pidato Prabowo, Politikus Golkar: Kritik Harus Objektif

Rabu 20 Jun 2018 19:17 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily.

Foto: Humas DPR RI
Politikus Golkar mengatakan kritik tanpa solusi bukan sikap seorang negarawan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ikut mengomentari terkait pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melalui lama facebooknya, pada Selasa (19/6) malam. Ia menungkapkan, dalam melihat sesuatu jangan melihat dari sudut pandang dirinya sendiri.

"Setiap kita memiliki penilaian subyektif atas realitas obyektif yang ada sekarang. Penilaian itu harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Ia menambahkan, tak cukup hanya mengkritisi, tanpa memberikan solusi. Menurutnya kalau hanya mengkritisi, itu bukanlah sikap seorang negarawan. "Apa yang terjadi dengan Indonesia hari ini tidak hanya dilihat dalam dua atau tiga tahun sekarang ini. Indonesia hari ini ada kelanjutan dari rentetan episode setiap Pemerintahan," ujarnysa.

Anggota komisi VIII tersebut menilai pemerintahan Jokowi dengan program Nawacita-nya telah berusaha untuk menempatkan arah bangsa sesuai dengan cita-cita dan tujuan bernegara, terutama mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial.

Menurutnya, ketimpangan sosial-ekonomi akibat pembangunan yang dulu berorientasi pada Jawa sentris direkonstruksi dengan membangun infrastruktur secara merata bukan hanya di Jawa saja bahkan juga di Indonesia Timur, seperti Papua.

"Pemerataan pembangunan yang tadinya hanya terbatas pada Pemerintahan di tingkat Pusat hingga Kabupaten/kota, kini sudah diarahkan sampai ke tingkat desa melalui dana desa yang rata-rata mendapatkan dana minimal Rp 1Miliar per-desa," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, Capian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia sudah mulai sejajar dengan negara-negara maja, bukan negara-negara dunia berkembang lagi. Bahkan Price waterhouse cooper Tahun 2030 akan menempatkan Indonesia sebagai 10 besar negara besar ekonomi dunia.

"Tentu banyak kebijakan lainnya yang diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca juga: Prabowo: Indonesia dalam Kondisi Lemah, Kedaulatan Terancam

Sebelumnya dalam pidatonya Prabowo menyebut bahwa arah dan jalur bernegara dan berbangsa Indonesia telah salah dan menyimpang. "Kita merasakan, Partai Gerindra merasakan dan berkeyakinan bahwa sistem bernegara, sistem politik, dan sistem ekonomi bangsa kita berada di jalur yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dan dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yaitu Pancasila dan UUD 1945," kata Prabowo.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA