Rabu, 16 Syawwal 1440 / 19 Juni 2019

Rabu, 16 Syawwal 1440 / 19 Juni 2019

KPU Harap Pilkada di Papua Bisa Segera Dilakukan

Senin 02 Jul 2018 12:31 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Hafil

Petugas KPU Mimika menyortir buku panduan, formulir isian dan kotak suara Pilkada Papua di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Sabtu (23/6).

Petugas KPU Mimika menyortir buku panduan, formulir isian dan kotak suara Pilkada Papua di Gedung Eme Neme Yauware, Timika, Papua, Sabtu (23/6).

Foto: Antara/Spedy Paereng
Polri menambah pasukan di Nduga dan Paniai

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengaku belum menerima laporan detail terkait kondisi terbaru di beberapa kabupaten yang belum melaksanakan pemungutan suara. Arief berharap pelaksanaan pemungutan suara khususnya di beberapa kabupaten di Papua yaitu Nduga dan Paniai bisa segera diselenggarakan.

"Kalau kita sih pengen secepatnya, tapi kan karena ini sudah berjalan dua track, pilgubnya jalan trus nih, mereka sedang melaksanakan tahapan pilgub. Kemungkinan secepatnya setelah selesai tahapan pilgub," kata Arief di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/7).

Arief mengatakan, KPU juga sudah meminta KPU Provinsi untuk melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat. Sebelumnya di Kabupaten Paniai sendiri terdapat dua permasalahan, yaitu soal distribusi logistik, dan juga soal keamanan yang disebabkan adanya sengketa pencalonan.

"Sudah selesai (sengketanya), semua logistiknya juga udah sampai, sengketanya juga udah diputus pelaksanaannya, tinggal sekarang pelaksanaan pemungutan suaranya," jelas Arief.

Ia juga menegaskan untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak dilaksanakan berbarengan dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU) lantaran PSU sudah dilakukan lebih dulu.

"Kalau PSU kan hanya di TPS-TPS tertentu saja. Kalau PSU kan sudah jalan sejak kemarin, sudah jalan di sebagian tempat," ujarnya.

Sebelumnya dikabarkan pelaksanan pemungutan suara di Papua terancam tidak bisa dilaksanakan seretak karena adanya gangguan keamanan dari Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Papua. Insiden penembakan di Nduga dan hilangnya dua anggota kepolisian ikut mewarnai proses pilkada Papua. 

Sementara, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menyayangkan adanya gangguan keamanan saat pelaksanaan Pilkada Serentak di Nduga, Papua pada Rabu (27/6) sehingga Pilkada di Nduga sempat tertuga. Kendati demikian, Tito menuturkan, Pilkada di Nduga akhirnya dapat terlaksana dengan baik.

Tito mengatakan, Polri melakukan upaya penambahan pasukan sesaat setelah terjadi penyerangan di Nduga. "Maka kita sudah lakukan untuk menambah pasukan, dan karena jalur udara agak sulit kita gunakan jalur laut," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Senin (2/7).

Usai dilakukan penambahan personel, kata Tito, pilkada di Nduga berhasil diselenggarakan mulai Jumat (29/6). Pelaksanaan Pilkada tersebut dilapisi pengamanan tambahan dari Polri. "Alhamdulililah semua proses pilkada di Nduga sudah selesai 100 persen,"

Tito sendiri sudah berkunjung ke Papua bersama Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto pada Ahad (1/7) untuk memantau perkembangan situasi di Papua. Ia memastikan, proses demokrasi di Papua harus berjalan, dan Polri bersama TNI siap mengamankan.

"Karena demokrasi jadi sangat penting dan tidak boleh kalah dengan kekerasan," ujar Tito.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA