Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Friday, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

PAN Imbau Parpol Bermanuver Secara Sehat Jelang Pilpres

Jumat 27 Jul 2018 15:09 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Bayu Hermawan

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay

Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay

Foto: RepublikaTV/Fian Firatmaja
Wasekjen PAN mengomentari pelaporan Kasus Kudatuli yang menyeret nama SBY.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaporan insiden pelanggaran HAM Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia oleh politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dinilai sebagai manuver politik yang kurang elok. Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay berharap sebaiknya, semua pihak menjaga diri agar tidak memanaskan suhu politik yang tidak perlu.

"Agar tercipta situasi tentram dan damai, sebaiknya manuver yang dilakukan tetap diorientasikan pada kepentingan rakyat," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (27/7).

Saleh menyindir soal pelaporan politikus PDIP yang mulai menyeret nama SBY soal kasus HAM peristiwa 27 Juli 1996. "Saya tidak mau masuk pada substansi pelaporannya. Point saya adalah bagaimana menghimbau agar tokoh-tokoh politik bisa menjaga situasi kondusif," tegas Saleh.

Hal ini menurutnya perlu ditekankan semua parpol, sebab pelaksanaan pemilu serentak membutuhkan partisipasi dan kesabaran semua pihak. Karena itu manuver politik yang sehat amat sangat diperlukan, menghindari penggunaan berbagai cara demi menjatuhkan lawan politik. Walau pelaporan ini membuat hubungan semakin regang antara PDIP dan Demokrat, Saleh yakin kedua partai ini dewasa menyelesaikan komunikasi politik. Tinggal bagaimana niat baik dua parpol berkomunikasi.

"Kalau komunikasinya saling serang lewat media, dipastikan tidak menyelesaikan masalah. Apalagi, ada upaya pelaporan seperti ini," ujarnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Sebut Nama SBY di Kasus Kudatuli

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelumnya melapor ke Komnas HAM dan minta SBY bicara tentang kasus 27 Juli. Hasto Kristyanto menyebut nama Susilo Bambang Yudhoyono saat melakukan audiensi ke Komnas HAM terkait penuntasan kasus Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996). Hasto membantah penyebutan nama SBY memiliki kepentingan dengan Pemilu 2019.

"Berbicara politik tidak hanya berbicara koalisi tapi juga berbicara terhadap tanggung jawab masa lalu agar masa depan bangsa ini bisa jauh lebih baik," ujar Hasto saat audiensi di Komnas HAM, Jakarta, Kamis (26/7).

Hasto pun menganggap SBY mengetahui banyak hal terkait insiden yang dilaporkan menyebabkan lima orang tewas dan 149 orang luka-luka itu. Sebab, menurutnya saat itu SBY menjabay sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Jakarta Raya (Kasdam Jaya). "Kita juga tahu posisi beliau saat itu dalam posisi yang tentu saja mengetahui hal ihwal terkait dengan peristiwa 27 juli 1996," kata Hasto.

Namun upaya pelaporan ini dianggap Demokrat justru mengarah ke Megawati. Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik menyindir kalaupun PDI Perjuangan serius, menurutnya demi keadilan bagi para korban, kesempatan pertama justru dimiliki Megawati pada 2001, saat beliau sebagai Presiden. Dimana saat itu banyak tokoh yang diduga terlibat masih ada.

"Ia (Megawati) bisa menggunakan pengaruhnya untuk membuka jalan bagi investigasi, seperti kuat didesak masyarakat. Sayang, Mega memilih diam. Bahkan mengangkat Pak Sutiyoso, Pangdam Jaya saat kejadian, menjadi Gubernur DKI," ujar Rachlan.

Bahkan, kata dia, pada 2004 Presiden Megawati malah menghalangi penyidikan Tim Koneksitas Polri atas kasus 27 Juli dengan alasan pemilu sudah dekat. "Tak ada nama SBY dalam daftar orang yang disangka oleh Tim koneksitas Polri," tegasnya.

Kemudian, lanjut Rachlan, kesempatan kedua datang saat Negara didesak membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang sudah dimulai sejak Pak Habibie masih Presiden. Inisiatif masyarakat sipil mengikuti pengalaman Afrika Selatan ini menghadapi resistensi. "Fraksi PDIP sejak Mega Presiden bukan saja tidak pernah mendukung, tapi paling keras menolak," katanya.

Jadi menurut Rachlan, sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati tidak memerintahkan fraksinya menyetujui inisiatif itu. Padahal bila Komisi terbentuk, Megawati mendapat alat yang kuat untuk mengungkap 27 Juli.

"Begitulah, saat para korban 27 Juli masih keras berteriak, Mega memilih berkompromi demi melindungi kekuasaan politiknya. Mungkin juga karena dia menguatirkan political backlash" katanya.

Baca juga: Demokrat: Laporan 'Kudatuli' Upaya Politik Kesiangan PDIP

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA