Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Basarah Bantah Megawati Penyebab Gagalnya Koalisi PDIP-PD

Rabu 01 Aug 2018 15:53 WIB

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani

Pertemuan Megawati dan Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6).

Pertemuan Megawati dan Jokowi di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (12/6).

Foto: Sekjen Pdip Hasto Kristiyanto.
Menurut Basarah, Megawati merupakan orang yang profesional

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Ahmad Basarah enggan menyalahkan Megawati Soekarnoputri jika partainya gagal berkoalisi dengan Demokrat. Menurutnya, Megawati merupakan orang yang profesional dan tidak pernah mencampuradukan urusan pribadi dengan urusan partai.

"Bu Mega itu sangat profesional memimpin Parpol tidak pernah membawa-bawa urusan pribadi dalam politik. Bisa cek kerja sama PDI P dengan Demorat di pilkada banyak sekali. Jadi tidak ada persoalan," kata Basarah saat ditemui di Universitas 17 Agustus Surabaya, Rabu (1/8).

Basarah menjelaskan, terkait koalisi pada Pilpres 2019, Joko Widodo merupakan penanggung jawab secara langsung. Bahkan, Jokowi pun menurutnya sudah membuka pintu selebar-lebarnya jika Demokrat mau bergabung dengan koalisi partai pengusung.

"Nah mengapa partai demokrat belum menindaklanjuti pintu yang telah dibuka oleh Pak Jokowi, saya kira menjadi problem bukan pada posisi Bu Mega. Beliau tidak pernah melarang partai politik di daerah bekerja sama dengan Demokrat," ujar Basarah.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan hubungan dirinya dengan Ketua Umum PDI P Megawati Soekarnoputri belum akur. Padahal, SBY sendiri sudah berupaya untuk memperbaiki hubungannya dengan Megawati lebih dari 10 tahun.

Pernyataan SBY itu membuat kembali panas hubungan diantara PDI P dengan Demokrat. Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mendatangi Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) untuk menuntut dituntaskannya kasus pelanggaran HAM berat Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) 1996. Setelah 22 tahun berlalu kasus tersebut tak kunjung tuntas, Hasto kembali mengungkit peran SBY terkait kasus itu.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA