Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Sunday, 21 Safar 1441 / 20 October 2019

Golkar Bantah Penolakan Ustaz Somad Terkait Pilpres

Rabu 05 Sep 2018 18:01 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Bayu Hermawan

Ace Hasan Syadzily.

Ace Hasan Syadzily.

Foto: Humas DPR RI
Politikus Golkar mengatakan Jokowi-Ma'ruf bersikap simpati terhadap ulama dan ustaz.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan, penolakan dan intimidasi terhadap Ustaz Abdul Somad (UAS) bukan dilakukan pendukung pasangan capres-cawapres pejawat Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Ace mengatakan, justru Jokowi-Ma'ruf bersikap simpatik dan merangkul para ulama, kiai, dan ustaz.

"Tentu tidak benar yang melakukan penolakan itu dilakukan pendukung Jokowi-Ma'ruf. Justru kami mengedepankan sikap yang simpatik dan merangkul para ulama, kiai, dan ustaz," ujarnya dalam pesan singkat kepada Republika.co.id, Rabu (5/9).

Menurut Ace, kubu Jokowi menjunjung tinggi dan menghormati para ulama. Apalagi, cawapres pendamping pejawat Jokowi ialah seorang ulama besar. Menurutnya, tidak mungkin ada pihak dari kubu Jokowi-Ma'ruf yang melakukan penolakan terhadap ulama.

Ace menambahkan, tidak boleh ada pihak yang menghalangi dan mengintimidasi siapapun, apalagi ustaz yang berdakwah. Sebab, kata Ace, setiap orang berhak diberikan kebebasan menyampaikan dakwah selama dakwah tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Dan tidak memiliki tendesi politik mengadu domba, menyebarkan kabar hoaks, dan menebar kebencian," ucapnya.

Sebelumnya, UAS mengungkapkan, tidak berencana melaporkan pihak-pihak tertentu yang mengintimidasinya ke polisi. Menurut UAS, pelbagai upaya hukum yang pernah dilakukannya hanya berujung ketidakjelasan sejauh ini.

"Tidak (berencana melapor ke polisi). Saya mau tenang saja. Capek. Dugaan persekusi Bali belum selesai-selesai (penanganannya)," kata Ustaz Abdul Somad saat dihubungi, Selasa (4/9).

Namun, Ace menyarankan, UAS harus tetap melaporkan ke pihak kepolisian terkait dugaan intimidasi yang dialaminya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.

"Negara ini negara hukum. Tentu kita harus percayakan kepada penegak hukum dalam menyelesaikan persoalan warga negaranya," tutur Ace.

Ia juga mengimbau, masyarakat dapat memilah-memilih dan membedakan forum pengajian dan forum politik. Meski memang terkadang tidak dapat memisahkan antara keduanya.

"Setiap masyarakat memiliki preferensi masing-masing dalam mencerna dan memahami isi ceramah agama," imbuh Ace.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA