Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Politikus Nasdem: Kader Demokrat Merasa Nyaman dengan Jokowi

Kamis 13 Sep 2018 14:55 WIB

Rep: Mabruroh / Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kedatangan Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sebelum melakukan pertemuan di kediaman SBY, Jakarta, Rabu (12/9).

[Ilustrasi] Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerima kedatangan Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Bakal Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno sebelum melakukan pertemuan di kediaman SBY, Jakarta, Rabu (12/9).

Foto: Republika/Prayogi
Politikus Nasdem menyambut baik keputusan Demokrat izinkan kadernya dukung Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Nasdem Teuku Taufiqulhadi meyakini kader Partai Demokrat di akar rumput merasa nyaman dengan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Sikap kader Demokrat ini berbeda dengan sikap Partai Demokrat yang mendukung dan mengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Menurut yang kami rasakan, arus  bawah dari Partai Demokrat lebih  nyaman bersama dengan koalisi pro Jokowi,” kata Taufiq, Kamis (13/9).

Kendati demikian, ia menambahkan, partainya dan koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin tidak ambil pusing dengan sikap Partai Demokrat yang dianggap bermain dua kaki. Bahkan, ia menyambut baik soal kader-kader Demokrat yang justru diperbolehkan turut mendukung Joko Widodo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan diri akan mendukung Jokowi-Mar’ruf pada Pilpres 2019. Padahal, Lukas merupakan kader Partai Demokrat.

Baca Juga:

Atas pernyataannya ini, Demokrat pun melakukan pertimbangan hingga membuahkan hasil dispensasi. Demokrat memberikan dispensasi bagi kadernya di wilayah tertentu untuk mendukung pejawat.

Beberapa wilayah yang mendapatkan dispensasi tersebut yakni Papua, Sulawesi Utara, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Demokrat membantah partainya disebut bermain aman dengan dua kaki. 

Demokrat beralasan keputusan tersebut diambil karena wilayah-wilayah tersebut bukan basis suara Prabowo-Sandi. “Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu,” ujar Ketua Bidabg Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinan Hutahean.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA