Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Monday, 15 Ramadhan 1440 / 20 May 2019

Tanggapan KPU DKI Soal Videotron Jokowi-Ma'ruf

Rabu 17 Oct 2018 20:47 WIB

Rep: Umar Mukhtar, Bayu Adji P/ Red: Andri Saubani

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menaiki Land Rover warna hijau menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (21/9) malam.

Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menaiki Land Rover warna hijau menuju Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jumat (21/9) malam.

Foto: Republika/Ali Mansur
KPU menyebut videotron sebagai salah satu jenis alat peraga kampanye.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta mengaku tidak mengetahui soal pemasangan alat peraga kampanye pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin berupa videotron di beberapa titik di Jakarta. KPU DKI juga tidak menerima surat pemberitahuan terkait pemasangan videotron kampanye Jokowi-Ma'ruf.

"Enggak ada surat pemberitahuan yang ke kami. Ke kami enggak ada. Mungkin kalau ranah capres-cawapres itu ke KPU RI," kata Ketua KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos, saat dikonfirmasi Republika.co.id, Rabu (17/10).

Menurut Betty, penentuan terkait pemasangan alat peraga kampanye untuk capres-cawapres itu ada di ranah KPU RI. "Penentuan segala macam itu adanya bukan di ranahnya kita. Kalau untuk DKI Jakarta, kami sudah menetapkan (lokasi pemasangan)," tuturnya.

Seperti diketahui, dalam pasal 34 Peraturan KPU nomor 23 tahun 2018, disebutkan, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan keputusan KPU provinsi untuk kampanye di wilayah provinsi. Kemudian, lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Peraturan KPU tersebut, juga menyatakan peserta pemilu boleh mencetak dan memasang alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud, yakni baliho, billboard, videotron, spanduk dan umbul-umbul.

Di sisi lain, Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan penggunaan videotron sebagai media kampanye boleh dilakukan. Videotron, yakni papan reklame digital dengan visual gambar bergerak. Menurut Wahyu, videotron merupakan salah satu bentuk alat peraga kampanye yang boleh dipakai oleh capres-cawapres.

"Videotron itu salah satu item APK. Jadi, APK itu kan ada baliho, spanduk, billboard, dan juga videotron. Jadi itu semua masuk APK, bukan iklan kampanye," ujar Wahyu.

Karena itu, Wahyu melanjutkan, pasangan capres-cawapres boleh berkampanye menggunakan videotron. "Capres-cawapres dibolehkan menggunakan videotron (untuk kampanye), asal sesuai dengan titik-titik yang disiapkan oleh pemerintah daerah (pemda)," papar dia.

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding membantah, pemasangan videotron di jalan protokol Jakarta dilakukan oleh pasangan calon maupun timnya. Menurut dia, pemasangan video yang memuat iklan kampanye itu dipasang oleh orang yang tak berkaitan dengan Jokowi-Ma'ruf.

Karding bahkan menyebut, videotron yang kini dipermasalahkan Bawaslu itu sebagai 'hadiah' atau sampel iklan untuk Jokowi-Ma'ruf. Dengan begitu, tim akan memesan iklan ke orang yang memasang tersebut.

"Yang jelas videotron itu tidak dipasang oleh tim kampanye atau tim kampanye daerah. Kemungkinan besar dipasang oleh orang atau kelompok yang seneng kepada Pak Jokowi lalu memasang gambar itu," kata dia saat dihubungi wartawan, Rabu (17/10).

Karena itu, Karding menilai, pemasangan videotron itu tak bisa dikaitkan pada Jokowi-Ma'ruf maupun tim kampanye. Apalagi, sampai memanggil pasangan calon secara langsung.

Ia juga mengritisi peraturan Bawaslu DKI Jakarta yang baru disampaikan setelah videotron terpasang. Menurut dia, sulit untuk memberikan sanksi hukum pada pihak yang memasang.

"Jadi tanggal dia (Bawaslu DKI) mengeluarkan peraturan itu setelah iklan itu terpasang," kata Karding.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA